PT Tor Ganda Cuma Kantongi IUP Bukan HGU

Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com- Tak kantongi Hak Guna Usaha (HGU), PT.Tor Ganda yang terletak di Tambusai Utara, Rokan Hulu (Rohul), Riau ternyata sejak 2003 hanya mengurus Izin Usaha Perkebunan (IUP) bukan izin Hak Guna Usaha (HGU).


Hal itu diungkapkan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten Rohul, Hadiyanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Rohul dengan PT.Tor Ganda, Senin 26 September 2022 kemarin.


"Berdasarkan data yang ada di kami, bahwa memang PT.Tor Ganda sudah mengurus IUP sejak 2003. Dan sesuai aturan bahwa IUP itu jangka waktunya sejauh mana perusahaan itu beroperasional, "katanya di RDP itu.


Selain itu, katanya, dalam pelaporan perizinan, PT.Tor Ganda juga  melaporkan 2 objek lahan yang telah mengurus perizinannya yakni di Rantau Kasai izin yang dimiliki adalah Izin Lokasi (Ilok), Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).


"Sedangkan di areal Karya Perdana, sebutnya, izin yang telah dimiliki oleh PT. Tor Ganda adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi dan Izin Lingkungan sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG belum ada,"bilangnya lagi.


Sementara, izin HGU, katanya lagi, pihak DPMPTSP Rohul tidak memiliki wewenang.


"HGU, itu wewenang LHK Provinsi dan Pusat pak, "sebutnya.


Seperti diketahui, bahwa dalam RDP yang digelar itu, terkuak bahwa PT.Tor Ganda tidak mengantongi HGU sejak PT Tor Ganda ada di Rohul yakni tahun 1991.


Hal itu membuat sejumlah anggota Komisi I yang mengikuti RDP itu pun terkejut.


Salah seorang anggota Komisi I Arisman dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi I, Budi Darman itu menyebut "Jika tidak memiliki HGU bagaimana mereka membayar pajaknya. Jika tidak membayar pajak, tentu pemerintah dan masyarakatlah yang dirugikan," ungkap Arisman.


Dengan tidak mengantongi HGU, katanya, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dapat dipungut oleh Pemkab Rohul.


"Bayangkan, dari total 20 ribuan hektare lebih lahan yang dikelola oleh PT Tor Ganda tak bisa dikutip pajaknya. Berarti ditaksasi sejak berdiri dan beroperasional PT Tor Ganda tak setorkan pajak hingga ratusan miliar rupiah,"katanya.


Dalam kaitan itu, Arisman juga mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul untuk menghentikan sementara operasional PT Tor Ganda sampai izin HGU dikantongi PT.Tor Ganda.


Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa untuk pendataan ulang terhadap seluruh HGU perusahaan di Rokan Hulu termasuk PT Tor Ganda membutuhkan keseriusan dan ketegasan pemerintah daerah.


 "Dan kita sangat mendukung bilamana pemerintah daerah serius dan tegas dalam menindak perusahaan yang tidak tertib dalam pengurusan HGU. Karena perusahaan yang tidak memiliki HGU merugikan pemerintah dan masyarakat," ungkapnya.


Pemerintah juga bisa memerintahkan kepada perusahaan tersebut untuk segera mengurus izin HGUnya. "Sehingga lahan yang memiliki HGU tersebut dapat dibayarkan pajaknya kepada pemerintah," katanya lagi.


Dia menambahkan, saat ini pihkanya tengah menunggu keseriusan dan ketegasan dari pemerintah. "Karena untuk penyelesaian persoalan ini tergantung kepada niat, kemauan dan keberanian Pemerintah kita," ungkapnya lagi.


Bahkan, katanya, dirinya akan mengusulkan kepada pimpinan di Komisi I untuk mempertanyakan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta terkait HGU PT Tor Ganda.


"Dalam waktu dekat kita (Komisi I) akan temui KLHK di Jakarta guna pertanyakan HGU PT Tor Ganda ini,"tutupnya.


Sementara, Humas PT Torganda Wilayah Riau Sariman Siregar yang juga  hadir saat RDP dengan Komisi I DPRD Rohul itu mengaku bahwa perusahaan sudah berusaha mendapat HGU dari Pemerintah. Namun, sejak diajukan pada tahun 2004 silam, belum ada jawaban dari pemerintah.


"Dalam artian kami bukan pembangkang. Pasalnya, kami sudah mengajukan ke pemerintah. Namun tidak dikeluarkan rekomendasi untuk pengurusan HGU oleh Pemerintah Provinsi Riau," ucapnya.


Selain itu, terkait kewajiban ke daerah, pihaknya sudah menunaikan baik berupa pajak air, pajak penerangan non PLN sudah disalurkan melalui Bapenda Rohul, serta corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat di willayah perusahaan beroperasi.


"Dan Bapenda Rohul sudah mengklarifikasi itu semua," ungkapnya.


Di hadapan anggota DPRD Rohul, Sariman Siregar mengaku bahwa PT Torganda sejauh ini masih memproses HGU perusahaan tersebut. Dalam artian, pihaknya punya itikad baik dalam menjalankan apa saja yang menjadi kewajiban sebuah perusahaan perkebunan.


Dirinya juga mengaku, sejak berdiri sejak 31 tahun yang silam tepatnya tahun 1991, beroperasi bidang perkebunan kelapa sawit dan sudah banyak berkontribusi ke daerah ini termasuk pembukaan jalan serta jembatan di wilayah Tambusai Utara.



"Segala bentuk kewajiban terhadap daerah berupa pajak sudah dipenuhi sesuai aturan termasuk pajak non PLN serta CSR semuanya sudah kita penuhi,"ungkapnya.(ds/tim)


Share:
Komentar

Berita Terkini