Beberapa kontraktor yang ditemui mengakui meraka memperoleh proyek dibawah Rp 200 juta tidak melalui dinas melainkan dari anggota DPRD Simalumgun dengan membelinya.
Dengan harga berpariasi dari 10 persen hingga 15 persen dari nilai kontrak.Anehnya, kata kontraktor permainan seperti ini sudah berjalan lima tahun terakhir namun tidak pernah ada tersentuh aparat hukum.
Imformasi yang diperoleh dari pihak dinas di lingkungan pemerintahan Simalungun ada beberapa anggota DPRD yang juga mengerjakan tetapi membuat nama orang lain, untuk menghindari jeratan hukum dan berbagai hal yang akan muncul.
Kejadian ini berakibat fatal terhadap kualitas proyek sebab pengawas dan PPK tidak efektif mengawas dilapangan karena merasa enggan bahwa itu milik anggota DPRD.Beberapa contoh proyek parit pasangan dari dinas PUPR Simalungun yang sedang dikerjakan dan yang sudah selesai dikerjakan disangsikan kualitasnya.
Beberapa pengawas lapangan dan PPK ketika ditanya wartwan bahwa proyek yang dibawah Rp 200 juta itu adalah aspirasi DPRD masing-masing daerah pemilihan.
Keterangan dari beberapa kontraktor yang membeli proyek dari anggota DPRD menyebutkan setiap anggota DPRD masing-masing paling sedikit memiliki tiga paket proyek PML di dapilnya.
Beberapa kepala dinas yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan kejadian seperti ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi apa yang dikatakan kontraktor itu tidak salah lagi.(ES)
