Temuan BPK : Proyek-proyek Kekurangan Volume di Dinas PUPR Inhu

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menemukan sedikitnya sembilan proyek kekurangan volume di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.


Temuan itu tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2019 dengan nomor 148.A/LHP/XVIII.PEK/05/2020 tanggal 28 mei 2020 dan LHP Tahun 2020,dengan nomor 125.A/LHP/XVIII.PEK/04/2021 tanggal 15 April 2021.


Seperti yang dilihat dailysatu.com, sembilan proyek kekurangan volume di Dinas PUPR Inhu itu terdiri 5 proyek kekurangan volume pada tahun 2019 dan 4 proyek di tahun 2020.


Kekurangan volume itu sendiri diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji petik auditor bersama PPTK, penyedia jasa dan konsultan.


Adapun kelima proyek kekurangan volume pada tahun 2019 yakni Pekerjaan pada peningkatan jalan struktur jalan Air Molek II - Simpang Japura dikerjakan oleh PT SAN KSO PT NMU dengan nilai kontrak Rp.3.328.903,48 dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.12.415.861,77.


Kemudian, Pekerjaan pada peningkatan struktur Jalan Selunak - Pesajian yang dikerjakan oleh PT NMU dengan nilai kontrak Rp.14.115.951.132.

Dengan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.8.244.708,78.


Selanjutnya, Pekerjaan pada Peningkatan struktur Jalan Simpang 4 Kulim Jaya- Air Putih  dikerjakan oleh PT PMN dengan nilai kontrak Rp.10.394.320.941,00 dengan kekurangan volume senilai Rp.156.808.238,86


Lalu, Pekerjaan pembangunan Jembatan Alang Kepayang dikerjakan oleh  PT BCNK Dengan nilai kontrak Rp.4.949.952.155 dengan kekurangan volume senilai Rp.11.699.036,10

harga satuan timbang Rp.57.997.335,50.


Terakhir,Pekerjaan Penataan lapangan Kantor Bupati Indragiri hulu dikerjakan oleh CV PRB dengan nilai kontrak Rp.1.067.746.226,00

dengan kekurang volume senilai Rp.34.876.548,50.


Sementara , Empat proyek tahun 2020 yakni pembangunan gedung pengadilan anak rengat  dikerjakan oleh CV CT dengan nilai kontrak 1.132.357.971,00, dengan kekurangan volume Rp.23.145.700,44.


Kemudian, Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri hulu  

dikerjakan oleh CV W dengan nilai kontrak Rp.1.129.952.643,00, dengan kekurangan  volume Rp.39.757.921,70.


Selanjutnya, Pekerjaan peningkatan struktur jalan Simpang Kelayang -Lubuk Sitarak dikerjakan oleh  PT M dengan nilai kontrak Rp.4.836.645.108,57,  dengan kekurangan 

Volume senilai Rp.124.013.895,26.


Terakhir, Pemeliharaan jalan dalam kota rengat dikerjakan oleh PT NMU dengan nilai kontrak Rp.3.325.508.503,02 dengan kekurangan volumenya Rp.26.597.805,29.


Dengan adanya masalah tersebut  DPC LSM BARA API Inhu menyatakan telah menerima LHP BPK RI tersebut.


" Benar ,kami sudah lihat (LHP BPK RI) kata Ketua DPC LSM BARA API INHU,Fitri Ayomi kepada dailysatu.com, Minggu 7 Agustus 2022.


Disebutkan,saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi serta mengumpulkan dokumen bukti hasil investigasi.


" Rencana kami akan laporkan kepada aparat kepolisian dan kejaksaan, atas temuan BPK ini,"katanya.


Disamping itu Ayomi mengatakan terkejut terlalu banyak tiap tahun hasil temuan BPK di Dinas PUPR Inhu.


"Gimana mau maju kabupaten Inhu (indragiri hulu)  sedangkan banyak temuan BPK diproyek pembangunan, "tutur Ayomi kesal .


Saat dikonfirmasi terpisah kepala dinas PUPR Inhu, Arif Sudaryanto ST.MT  mengatakan "Saya  NO COMEN dengan temuan BPK tahun 2019 dan 2020 , soalnya saya baru , tapi saya sebagai Kadis baru akan menindaklanjuti hasil temuan BPK itu,"katanya kepada dailysatu.com. (ds/ari)

Share:
Komentar

Berita Terkini