Penindakan PETI di Madina Terkesan Terhenti, Dirkrimsus Membiarkan

Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com - Penindakan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Batang Natal yang tepatnya di Wilayah Dusun Sigalagala Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Res Krimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) pada tahun 2020 lalu, menjadi pertanyaan bagi Masyarakat sudah bagai mana perjalanan proses hukumnya.

Sebagai mana diketahui pada Tahun 2020 lalu TIM dari Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan Penindakan terhadap  Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sesuai dengan Nomor Laporan Polisi (No LP) : LP/1653/IX/2020/Sumut/ SPKT 'I' Tanggal 01 September 2020.

Sebelumnya diketahui TIM Ditreskrimsus Polda Sumut telah mengamankan Pelaku Tambang Emas Ilegal (PETI) dengan Alat Bukti satu unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk Penambangan Emas di Sungai Batang Natal yang masuk wilayah Dusun Sigalagala Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu. Namun hingga Selas (23/08/22) proses hukum terhadap Kegiatan tersebut masih belum jelas keberadaannya.

Mengendapnya penanganan Perkara PETI di Ditreskrimsus Polda Sumut menjadikan Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal terhadap Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjadi semakin berkurang.

Seperti di Sampaikan oleh Wakil Sekertaris LSM LIRA Kabupaten Mandailing Natal M Syawaluddin, Selasa (23/08/22) mengungkapkan  keraguannya terhadap Kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sebagaimana di ketahui pada perkara sebelumnya diduga perubahan pasal yang diterapkan telah bertentangan dengan keterangan Saksi Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara, dimana Pada surat Penetapan tersangka dimuat Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020, namun pada saat Pelimpahan pasal 158 berubah menjadi pasal 161 UU No 3 Tahun 2020.

" Jangan-jangan Pihak Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Sumut sudah lupa atau bahasa krennya Amnesia dengan penangkapan yang dilakukan berdasarkan LP/1653/IX/2020/Sumut/ SPKT 'I' Tanggal 01 September 2020, yang hingga kini tidak jelas proses hukumnya" ungkapnya.

Untuk mengembalikan kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polda Sumut, M Syawaluddin selaku Wakil Sekertaris LSM LIRA Mandailing Natal berharap  kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Panca RZ Simanjuntak untuk segera memerintahkan Ditreskrimsus menuntaskan penanganan Perkara Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang termuat dalam LP/1653/IX/2020/Sumut/ SPKT 'I' Tanggal 01 September 2020.

Mengendapnya perkara ini juga memunculkan pertanyaan dari Pengamat Hukum dari Universitas Panca Budi Medan, Rediyanto Sidi Jambak. Menurutnya pihak Polda Sumut harus menjelaskan ke masyarakat terhadap laporan yang mengendap tersebut. 

"Pihak Polda Sumut harus memberikan penjelasan. Bagaimana status terhadap laporan itu. Apalagi intruksi Kapolri beberapa hari lalu, terkait dengan penambangan ilegal. Permasalahan ini harus jelas statusnya," ungkap dosen Fakultas hukum Universitas Panca Budi ini. 

Rediyanto juga menambahkan, jika dalam laporan yang mengendap tersebut, tersangkanya sama dengan laporan yang telah ditindak lanjuti maka akan lebih mudah bagi penyidik. Hal ini dikarenakan laporan tersebut tinggal diperdalam keterlibatan tersangkanya. 

"Ini lebih mudah. Apalagi tersangkanya sama dengan laporan yang telah ditindak lanjuti. Intinya jangan digantung, harus ada kejelasan hukum. Jika laporan itu tidak jelas, mengapa tidak di SP3 kan saja, bukan dibiarkan begitu," tegasnya. (Reza).

Share:
Komentar

Berita Terkini