Penebangan Kayu Penyiapan LUT Tahap III di Siosar Diduga Ilegal

Editor: romi syah author photo
Ketua LSM KPKP dan penggiat sosial Karo, Ikuten Sitepu


dailysatu.com- Penebangan kayu dalam pelaksanaan lanjutan penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) Tahap III di Siosar, Kabupaten Karo diduga melawan hukum.


Sebab, hingga kini sejak 12 April 2019 lalu PT Siparanak Gabe Maduma (SGM) selaku pemilik Izin Penebangan Kayu (IPK) dalam pelaksanaan Percepatan Penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) Relokasi tahap III (tiga) di Siosar, belum ada perusahaan lain yang ditunjuk untuk melakukan penebangan kayu lanjutan di kawasan Siosar.


Diketahui, Berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada PT  (PT SGM) dengan nomor : 522.21/3643/2018 tertanggal 12 Oktober 2018.


Namun, karena tidak kunjung selesai, sehingga, terjadinya pemutusan kontrak kerja terhadap perusahaan itu terhitung 12 April 2019 kemarin.


Akibat dari terhentinya kegiatan percepatan penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) maka terjadi klaim dari warga Desa Pertibi Lama atas LUT yang peruntukannya untuk korban erupsi gunung Sinabung.


Menyikapi itu, Ketua Ketua LSM KPKP dan penggiat sosial Karo, Ikuten Sitepu pun mempertanyakan apakah penunjukan  perusahan melalui prosedur maupun mekanisme tender  atau telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam melakukan penebangan kayu lanjutan. 


"Dan apakah perusahaan yang di tunjuk tersebut telah membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dihitung dari hasil Laporan Hasil Timber Cruising (LHTC), sehingga Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dapat diterbitkan,"katanya kepada dailysatu.com, Minggu 7 Aguatus 2022.


Ikuten Sitepu juga mempertanyakan apakah perusahaan yang melanjutkan percepatan penyiapan LUT tersebut memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)  yang notabene merupakan izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memanfaatkan dan mengelola Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP). 


Mirisnya, kata Ikuten, sampai saat ini tidak pernah ada di umumkan atau di beritahukan siapa dan apa nama perusahaan yang melanjutkan percepatan penyiapan LUT tersebut. 


"Bila nantinya perusahaan yang melanjutkan percepatan penyiapan LUT tersebut tidak memiliki izin yang sesuai aturan dan perundang undangan,maka kami akan menempuh jalur hukum karena terindikasi ada dugaan KKN dan perbuatan yang merugikan negara,"tuturnya.


Diketahui, katanya lagi, Atas dasar SK menhut no 579 tahun 2017 tentang pelepasan kawasan hutan produksi, Pemkab Karo tetap melakukan percepatan penyiapan LUT.


"Dalam hal lanjutan kegiatan percepatan penyiapan LUT tersebut,maka ada pertanyaan yang timbul atas lanjutan penebangan pohon tersebut,"tandasnya.(brama)

Share:
Komentar

Berita Terkini