 |
| Ketua DPC LSM BARA API Rohul,Fauzan Azima |
dailysatu.com- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukian dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau didesak untuk mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jalan dan Jembatan Wilayah VI yang dinilai 'gagal' melakakukan pembenahan dan perbaikan jalan dan jembatan milik provinsi khususnya di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Hal itu disampaikan, Ketua DPC LSM BARA API Kabupaten Rohul, Fauzan Azima kepada dailysatu.com, Rabu 10 Agustus 2022.
Dikatakan, berdasarkan hasil investigasi tim pihaknya yang melibatkan tim dari DPD LSM BARA API Riau dan DPC LSM BARA API Rohul beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan banyaknya jalan dan jembatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau kondisinya rusak parah.
Seperti di Jalan Sudirman Ujung Batu , Jalan Ujung Batu Menuju Pasir Pangaraian, Jalan Ujung Batu Rokan IV Koto Menuju Batas sumbar dan Ujung Batu Pasir –Batas Sumatra Utara.
"Dari hasil investigasi kami langsung ke ruas jalan tersebut, kondisinya rusak parah. Dan, jalan disitu banyak berlobang, persis seperti kubangan kerbau,"keluhnya.
Kondisi itu, kata Fauzan, diduga pada perbaikan dan perawatannya tidak sesuai dengan speksifikasi (spek) pengerjaan proyek.
Menurutnya, sangatlah disayangkan sekali, sebab untuk perbaikan ruas jalan tersebut Pemprov Riau telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar yang dimulai sejak Maret 2022 lalu.
"Fakta di lapangan, anggaran sebesar itu tidak sebanding dengan perbaikan yang dilakukak.Buktinya masih banyak jalan di Rohul yang bersumber dari APBD Riau justru seperti dikerjakan 'asal-asalan', "tegasnya.
Masih kata Fauzan, dugaan tidak sesuai speksifikasinya pengerjaan proyek perbaikan Jalan yang berada di ruas jalan tersebut berdasarkan investigasi pihaknya diperoleh Ruas jalan Base A dan Base B serta pengaspalan hotmix., Kita Ketahui pasti tidak Sama tipikal jalan Pasti berbeda -beda. Ada jalan yang Base B 30 cm dan Base A 20 Cm dan Aspal nya 6 Cm dan overlay atasnya 4 Cm.
Seharusnya sesuai standar Bina Marga itu, Base B 20 Cm, Base A 15 Cm, Aspal 6 AC/BC dan 4 BC/WC.
"Tidak Ditemuin standar sesuai spekfikasinya dan volume atau panjang Jalan yang menjadi tanggung jawab PUPR Prov Riau contoh seperti Rekontruksi Jalan Ujung Batu-Rokan –Batas Sumbar yang dikerjakan CV Bina Usaha Abadi Rp 4,010,968,270,00 dan pembangunan Jembatan Sei Linda pada Ruas Jalan Sontang Kota Lama -SP .Kami duga tidak sesuai spek,"tegasnya.
Dari hasil investigasi itu, katanya, pihaknya berencana akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) baik ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kapolda Riau dan kalau perlu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sekali lagi, sebelum ini masuk ke ranah hukum. Kami berharap kepada pak Gubri dan Kadis PUPR Riau untuk segera mencopot Ka UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI yang dinilai tak becus melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan di negeri seribu suluk ini, "tandasnya.
Ka UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI Dinas PUPR Provinsi, Fery Yunanda melalui pesan teks yang dilayangkan ke nomor WhatApps miliknya menyebutkan pihaknya sudah mengerjakan kerjaan patching dari ujung batu - pasir pangaraian.
" Bisa dilihat kerjaannya bang , saat ini masih bagus, sementara diwaktu berjalan kami sedang pemeliharaan rutin di ruas Bagan 7 - Sontang dengan urugan pilihan karena kondisi ruas jalan masih timbunan,"sebutnya.
Sementara, Jalan Ujung Batu baru selesai masa pemeliharaan dari kerjaan Bidang Bina Marga untuk kegiatan tahun 2021, setelah selesai itu baru kami nanti akan masuk pemeliharaan rutin dari UPT VI
"Untuk ruas ujung batu yang masih rusak akan segera kami perbaiki setelah kerjaan di Bagan7- Sontang selesai, diperkirakan akhir agustus sudah bisa kami mulai kerjaan di ruas tersebut,"tandasnya..(ds/ari)
