4 Paket Proyek di Disporapar Inhu Jadi Temuan BPK

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com- Empat paket proyek di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Riau.


Adapun keempat paket proyek tersebut dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhu tahun 2020.


Berdasarkan LHP BPK nomor 125.A/LHP/XVIII.pek/04/2021 tanggal 15 April 2021 lalu disebutkan bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada kegiatan dari keempat paket proyek itu ada kekurangan volume dalam pekerjaan dengan total sebesar Rp.60.340.137,95.


Keempat paket itu yakni Pekerjaan pemeliharaan lintasan atletik Stadion Batu Cabai  dengan anggaran sebesar, Rp 149.211.898. Lalu, pekerjaan pemeliharaan kawasan venue wall climbing dan futsal sebesar Rp.149.461.532.


Kemudian, pekerjaan pemeliharaan Kawasan Stadion Narasinga sebesar Rp.149.255.480 serta Pekerjaan pemeliharaan venue basket dan takraw serta pembangunan gudang venue takraw sebesar Rp.99.042.052.


Berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik dan uji petik yang telah dilakukan adapun rincian kekurangan volume pada keempat proyek tersebut yakni, pada Pekerjaan pemeliharaan lintasan atletik Stadion Batu Cabai ada kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.20.362.150.


Pada pekerjaan pemeliharaan kawasan venue wall climbing dan futsal kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.17.570.600.


Lalu pada pekerjaan pemeliharaan Kawasan Stadion Narasinga kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.15.817.000.


Serta Pekerjaan pemeliharaan venue basket dan takraw serta pembangunan gudang venue takraw kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.6.590.387,95.


Terkait hal tersebut, DPC LSM BARA API Inhu mengaku telah menerima LHP BPK RI tersebut, dan menyayangkan adanya sejumlah temuan tersebut.


"Benar, kami sudah lihat (LHP BPK RI)," ucap Ketua DPC LSM BARA API Inhu, Fitri Ayomi kepada dailysatu.com, Rabu 3 Agustus 2022.


Ditambahkannya, saat ini pihaknya tengah melakukan penelaahan mendalam terkait temuan BPK RI tersebut.


"Kami sedang mentelaahnya lebih lanjut," tambahnya.


Dikomfirmasi terpisah, Kepala Disporapar Inhu, Atan, SP menyebutkan bahwa sepengetahuan dirinya bahwa terkait adanya temuan BPK itu, kelebihan bayar kepada pihak kontraktor itu sudah dikembalikan ke kas daerah.


"Separuh sudah dikembalikan ke kas daerah.Cuma kalau mau bukti pengembaliannya bisa langsung ke Inspektorat pak. Saya pun disini masih baru pak,"katanya kepada dailysatu.com.(ds/ari)









Share:
Komentar

Berita Terkini