Tuntutan JPU Menyatakan Ir. Heriati Chaidir Tidak Memperkaya Diri Sendiri

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com- Sidang dugaan korupsi di PT. PSU dengan terdakwa Ir. Heriati Chaidir yang digelar di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan beragenda mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Rabu (6/7/2022).


Pembacaan tuntutan yang dibacakannya JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Sulhanuddin dan dua Hakim Anggota As'ad Lubis dan Husni Tamrin tersebut dihadiri para terdakwa secara virtual.


Penuntut umum dalam tuntutannya menuntut terdakwa Heriati Chaidir selama 11 tahun penjara. 


Tuntutan terhadap Heriati itu lebih rendah dari dua terdakwa lainnya, yang mana Terdakwa Syafii dituntut selama 13 tahun penjara dan terdakwa Darwin Sembiring dituntut selama 18 tahun penjara.


Setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, OK. M. Ibnu Hidayah, SH, MH, C.L.A selaku penasehat hukum terdakwa Ir. Heriati Chaidir meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa Heriati dihadirkan secara offline dipersidangan berikutnya. Permintaan OK. M. Ibnu Hidayah, SH, MH tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim.



Diluar persidangan OK. M. Ibnu Hidayah, SH, MH selaku penasehat hukum terdakwa Ir. Heriati Chaidir menyebutkan bahwa dalam isi tuntutan penuntut umum menyatakan terdakwa Heriati Chaidir tidak memperkaya dirinya sendiri.


"Tuntutan penuntut umum dalam perkara ini tidak sesuai dengan program pemerintah dan semangat undang undang cipta kerja. Artinya penuntut umum mengkriminalisasi semua perbuatan terkait penguasaan kawasan hutan dan keterlanjuran. Sementara jelas pemerintah Republik Indonesia melalui UU cipta kerja memberikan penyelesaian terhadap lahan perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan itu dapat digunakan dan dapat di urus izinnya, sementara tuntutan penuntut umum justru meminta agar merampas kebun PT. PSU seluas 560 hektare tersebut dan agar dikuasai oleh negara dan dihutankan kembali. Artinya disini justru tuntutan penuntut umum yang menghilangkan aset PT. PSU itu sendiri bukan terdakwa ini," ungkap OK. M. Ibnu Hidayah, SH, MH.


Tak hanya itu OK. M. Ibnu Hidayah, SH, MH juga menegaskan kalau tuntutan penuntut umum tersebut kontradiksi satu sama lain.


"Dan yang kedua terkait khusus terdakwa Heriati Chaidir yang dapat kami komentari, tuntutan ini kontradiksi satu sama lain. Disatu sisi dinyatakan bahwasanya jelas didalam tuntutan Heriati Chaidir itu tidak ada menguntungkan diri sendiri hanya saja menguntungkan pihak lain, namun tidak disebutkan pihak mana yang diuntungkan. Yang kedua justru disebutkan disini, selama masa periode Heriati Chaidir justru Heriati Chaidir itu menguntungkan PT.PSU. Harapan kami kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil adilnya, jangan menghukum orang yang tak bersalah," jelas OK. M. Ibnu Hidayah.(ds/sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini