Soal Dugaan Korupsi Dana Desa Japura, Ayomi: Inspektorat Inhu 'Gak Nyambung'

Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM BARA API Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Fitri Ayomi mengaku heran dengan Inspektorat Kabupaten Inhu terkait surat laporan  dari pihaknya perihal dugaan korupsi Dana Desa Japura, Kecamatan Lirik, Inhu tahun 2015-2020.


Dimana, kata Ayomi, berdasarkan surat balasan dari Inspektorat Inhu terhadap surat laporan dari DPC LSM BARA API Inhu dinilai tidak 'nyambung'.


"Ini tanda tanya besar dari pihak kami (DPC LSM BARA API) terhadap Inspektorat Kabupaten Inhu.Sebab, surat balasan yang kami terima pada 28 Juni 2022 lalu dari Inspektorat terkait laporan dugaan korupsi dana desa Japura tahun 2015 hingga 2020 dinilai tidak 'nyambung',"kata Fitri Ayomi kepada dailysatu.com, Senin 11 Juli 2022.


Parahnya, surat laporan yang pihaknya layangkan sejak 22 April 2021 lalu baru dibalas oleh Inspektorat Kabupaten Inhu pada 28 Juni 2022 lalu.


"Udahlah lama balasan surat itu, enggak 'nyambung' pulak dengan apa yang kami laporkan.Ada apa ini,"katanya kesal.


Disebutkan, dalam laporan pihaknya, DPC LSM BARA API meminta kepada Inspektorat memeriksa dugaan korupsi dana desa Japura dan keterbukaan secara transparan penggunaan dana desa di desa Japura secara menyeluruh sejak 2015 hingga 2020.


"Namun, balasan dari Inspektorat hanya pemeriksaan terhadap beberapa item pengerjaan saja, "sebutnya.


Kemudian, Ayomi pun merinci proyek yang menjadi objek pemeriksaan Inspektorat yakni tentang pembuatan proyek jalan volume 108m x2m x0,15m dengan pagu Rp 35.287.000 THN 2016,pembuatan proyek semenisasi volume P=317m L=2 m T=0,15 m dengan pagu Rp 66.490.000 thn 2015 ,pembuatan jalan desa (pengerasan jalan) volume 1000m X4,00m x 0,20 m dengan pagu Rp 200.000.000 thn  2020  dan Silpa 752.000 , dan yg ada kerugian negara nya ,proyek drainase volume 250Mx0,6Mx0,6M thn 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp 165.138.000  terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik panjang 2m yang dihitung kerugian negara berkisar Rp 1.274.470.


"Dari surat balasan itu disebutkan bahwa kerugian negara sudah dikembalikan oleh Kepala Desa Japura, Afrianti, "katanya.


Dari surat balasan itu, sebut Ayomi, berarti ada kerugian negara yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Japura.


"Dalam UU nomor 4 Tipikor berbunyi pengembalian kerugian keuangan  negara tidak menghapus tindak pidana korupsi.Jadi apa sanksi dan tindakan Inspektorat terhadap Kades Japura ,tentang adanya kerugian negara biar pun sikit tapi tetap kerugian negara juga,"kesalnya.


Terpisah, Kepala Inspektorat Inhu, Boyke David Elman Sitinjak saat dikomfirmasi melalui pesan WhatsApp miliknya tekait laporan dari DPC LSM BARA API, Boyke menyebutkan bahwa pihaknya telah menanggapi laporan dari masyarakat.


"Kami telah menanggapi laporan pengaduan masyarakat,"ujarnya singkat. (ds/ari)




Share:
Komentar

Berita Terkini