PH Terdakwa Heriati Chaidir Minta Kepada Majelis Hakim Agar Aset Perkebunan Yang Disita Kejaksaan Dikembalikan ke PT. PSU

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-Kuasa Hukum Terdakwa Ir. Heriati Chaidir meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus dugaan korupsi di PT PSU.


Hal itu disampaikan langsung oleh OK. M. Ibnu Hidayah, SH, MH, C.L.A selaku penasehat hukum terdakwa dalam sidang yang beragendakan pembelaan (pledoi) yang digelar di Ruang Cakra III, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (11/7/2022).


Dihadapan majelis hakim yang diketuai Sulhanudin, kuasa hukum terdakwa menjelaskan, uraiannya Penuntut Umum menyatakan biaya investasi yang dilakukan PT PSU terhadap areal seluas 560 Ha yang terindikasi kawasan HPT dan areal 80 Ha yang terindikasi PT RMM adalah merugikan PT PSU karena menurut penuntut umum tidak bisa dijadikan aset PT PSU


"Hal tersebut merupakan pemahaman hukum yang keliru, dan justru berpotensi menghilangkan aset PT PSU. Sebab secara hukum areal perkebunan PT PSU di Desa Simpang Koje bukan merupakan kawasan hutan tetap melainkan masih penunjukan kawasan hutan," katanya.


Ibnu menjelaskan, dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa terbukti dalam proyek pengembangan simpang koje periode Terdakwa selaku Direktur PT PSU Tahun 2007 hingga 2010 tidak ada ditimbulkan kerugian ataupun kelalaian terdakwa.


"Sebab seluruh aset yang diperoleh melalui ganti rugi dapat dikuasai dan hasilnya dinikmati PT PSU," ucapnya.


Lebih lanjut dikatakannya, terdakwa sudah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan  kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, dimana dalam proses pengembangan dan pembangunan Simpang Koje, PT PSU sudah memiliki izin usaha perkebunan dan izin lokasi dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.


"Bahwa terdakwa telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi persero PT PSU, yaitu dengan terlebih dahulu melaksanakan studi kelayakan untuk menilai kelayakan proyek pengembangan dan pembangunan Simpang Koje yang berpotensi menghasilkan keuntungan bagi PT PSU," ungkapnya.


Ia juga menjelaskan bahwa sebidang tanah seluas 518 Ha yang disita oleh penuntut umum merupakan aset produktif PT PSU. Meskipun aset tersebut terindikasi berada di area penunjukan kawasan hutan dan berhak dikelola PT PSU.


"Meskipun aset tersebut terindikasi di areal penunjukan Kawasan Hutan, saat ini berdasarkan UU Cipta Kerja areal perkebunan tersebut berhak dikelola PT. PSU, Demi keadilan dan agar aset tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan demi menjaga kelangsungan aset Sumatera Utara, yang seharusnya tidak boleh disita oleh Kejati Sumut, sebab bertentangan dengan Pasal 50 UU No 1 tahun 2004," jelasnya.


Oleh karena itu, lanjutnya, kami selaku kuasa hukum terdakwa meminta agar majelis hakim untuk menerima pembelaan dan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan tindak pidana korupsi.


"Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum, memulihkan segala hak terdakwa dan mengembalikan barang bukti berupa tanah seluas 518 Ha, di Desa Simpang Koje, Kecamatan Lingga Bayu dikembalikan ke PT PSU," tutupnya.(ds/sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini