Pembukaan Raker, Ketua DPRD Medan Minta Perkuat Tri Fungsi Dewan

Editor: dicky irawan author photo

 


ADVERTORIAL

Dailysatu.com- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE meminta kepada seluruh anggota DPRD Kota Medan memperkuat tri fungsi dewan, seperti pengawasan, penganggaran dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Hal itu disampaikan Hasyim SE saat pembukaan Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan tahun anggaran 2023 di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Minggu (17/7/2022).

Raker DPRD Kota Medan dengan tema Optimalisasi dan Penyelarasan Tri Fungsi Dewan Melalui Program Kerja DPRD Untuk Mewujudkan Medan Kota Kolaborasi Yang Berkah, Maju dan Kondusif digelar selama 3 hari, mulai 17 hingga 19 Juli 2022.

Dalam kesempatan itu, Hasyim SE mengajak seluruh anggota DPRD Kota Medan untuk memperkuat sinergisitas antara DPRD Kota Medan dan Pemko Medan. Salah satu caranya, yakni, dengan benar- benar menjalankan tri fungsi dewan.

"Seperti fungsi penganggaran. Harus ada sinergi yang padu dengan Pemko Medan untuk menetapkan APBD Kota Medan tepat waktu dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat," jelas Hasyim SE.

Fungsi ini dilaksanakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh Pemko Medan. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD Kota Medan berfungsi menentukan, apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi megenai APBD yang diajukan tersebut.

Selain itu, fungsi pengawasan. Hasyim SE menambahkan seluruh anggota DPRD Kota Medan harus benar- benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh urusan Pemko Medan.



Fungsi pengawasan juga memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD Kota Medan.

"Yang ketiga adalah, fungsi pembentukan Perda. Fungsi ini mengharuskan anggota dewan untuk bertindak, baik membentuk, memutakhirkan dengan kajian bersama akademisi untuk mempersiapkan Perda yang berkwalitas," paparnya.



Melalui tri fungsi dewan itu, Hasyim SE pun mengajak seluruh anggota DPRD Kota Medan untuk pro aktif menyerap aspirasi masyarakat. Terlebih lagi, perekonomian masyarakat mulai kembali menggeliat pasca Pandemi Covid- 19.

Sebagai lembaga masyarakat, Hasyim SE menambahkan anggota dewan harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, sembari melakukan pendampingan, untuk sama- sama bangkit dari Pandemi Covid- 19.

"Intinya, hasil Raker DPRD Kota Medan ini ditunggu semua pihak dan saya mengharapkan Raker ini benar- benar bisa menghasilkan program kerja DPRD Kota Medan tahun 2023 dengan tetap mengedepankan tri fungsi dewan," pungkasnya.



Diketahui sebelumnya, Raker DPRD Kota Medan resmi dibuka oleh Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman mewakili Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Minggu (17/7/2022). Raker DPRD Kota Medan yang digelar selama 3 hari, sejak 17 hingga 19 Juli 2022 itu membahas tentang program kerja DPRD Kota Medan 2023.



Aulia Rachman mengatakan walau seluruh yang hadir disini penuh dengan unsur politik  namun tetap memiliki tujuan yang sama, yakni sama- sama wakil masyarakat, yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Poin apa yang bisa kita ambil sebagai langkah strategis untuk menjalankan fungsi DPRD Kota Medan dengan baik," papar Aulia.

Aulia Rachman pun mengharapkan Raker DPRD Kota Medan yang membahas tentang program kerja DPRD Kota Medan tahun anggaran 2023 akan mendapatkan masukan yang terbaik dari seluruh anggota DPRD Kota Medan.

Sehingga masyarakat bisa benar- benar bisa merasakan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan dan hal- hal lain di Kota Medan.

"Saya kepingin, ada konsep yang terbaik dari Raker ini. Mumpung kita punya pemimpin yang punya "full power" yang punya koneksi yang dekat dengan pusat untuk membawa perubahan Kota Medan yang lebih baik," pungkas Aulia.



Sementara itu, dalam laporan pertanggungjawabannya, Sekwan DPRD Kota Medan, M Ali Sipahutar melaporkan Raker DPRD Kota Medan yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Medan itu beragendakan, diskusi panel, sidang pleno dan perumusan pembahasan hasil Raker.

Diskusi panel itu menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, diantaranya Praktisi dan Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kementrian Dalam Negeri, Mukzizat Sos Msi, mewakili Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Iwan Iswanto dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Rinaldi Khair.

"Sasarannya, mengoptimalkan peran dan fungsi dewan serta meningkatkan efektifitas koordinasi antara DPRD Kota Medan dan Pemko Medan untuk mewujudkan Kota Medan yang berkah. Tujuan dari Raker ini adalah pembahasan program kerja untuk menghasilkan kesepakatan bersama dan sebagai penguatan serta meningkatkan kompetensi DPRD Kota Medan," papar M Ali Sipahutar.



Dalam pemaparannya, Praktisi dan Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kementrian Dalam Negeri, Mukzizat Sos Msi mengingatkan sebagai legislator, harus fokus mengawasi APBD yang diajukan oleh eksekutif dan diawasi oleh DPRD.

"Bila telah lewat 3 bulan, walikota wajib menyampaikan LHP kepada BPK dan LKPj kepada DPRD yang akan membuahkan rekomendasi. Ya, seyogyanya, hari ini sudah diserahkan kepada DPRD," ujarnya.

Sementara itu, Iwan Iswanto mewakili BPK RI mengatakan, untuk menciptakan laporan keuangan yang baik, wajar dan akuntabel, kerjasama antara 3 instansi seperti DPRD, Pemko dan BPK harus berjalan dengan baik. Karena bagaimana pun, Pemko Medan membutuhkan masukan dari DPRD Kota Medan dan BPK.



Melalui fungsi pengawasan, Iwan Iswanto menambahkan anggota dewan bisa mengawasi, apakah Pemko sudah menjalankan tugas dari BPK. "Bila dewan merasa ada yang mau diklarifikasi, dewan bisa mengundang pihak- pihak tersebut untuk konsultasi. Kerjasama seperti inilah yang diinginkan," jelasnya.

Sedangkan Rinaldi Khair selaku Komisioner KPU Kota Medan memaparkan tentang proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Medan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomorn6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. (DS/ dik)

Share:
Komentar

Berita Terkini