Mantan Direktur PT PSU Menyatakan Tidak ada Gantirugi Diluar Izin Lokasi

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com- Sidang dugaan korupsi di PT. PSU yang digelar di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, beragendakan mendengarkan keterangan dari para terdakwa mulai menemukan titik terang, Senin (4/7/2022) malam.


Sidang yang berlangsung hingga pukul 22:50 Wib tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim Sulhanuddin, bersama dua Hakim Anggota As'ad Lubis dan Husni Thamrin.


Dalam keterangan mantan Direktur PT. PSU periode 2007-2010 Ir. Heriati Chaidir menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah mengizinkan kepada jajaran Direksi maupun bawahannya untuk melakukan pembayaran gantirugi diluar izin lokasi.


Menurut Ir. Heriati, sebelum melakukan gantirugi lahan didalam izin lokasi pihaknya terlebihdahulu melakukan rapat, dan sudah dilakukan penataan batas kawasan hutan di areal izin lokasi tersebut. Dan tak hanya itu Heriati juga menerangkan bahwa, sejak masa jabatannya sebagai Direktur di PT. PSU ditahun 2007-2010 dirinya tidak pernah mengetahui adanya gantirugi maupun laporan dari bawahannya mengenai pembayaran gantirugi diluar izin lokasi.


Sebab menurutnya setiap hendak melakukan gantirugi lahan, pihaknya terlebihdahulu menunggu petunjuk dari kantor Pusat dan Bupati. 


"Saya tidak pernah mendengar, melihat laporan diluar izin lokasi yang mulia. Sampai keluarnya izin lokasi kita tidak pernah membicarakan dan melihat laporannya yang mulia" tegas Heriati.


Selain itu Heriati juga menjelaskan, pada tahun 2004 perusahaan menerima surat dari masyarakat agar menjadi bapak angkat kebun seluas 3000 hektare. 


"Dan kami meminta izin dari Bupati dan kami juga meminta pendapat dari Gubernur untuk dinas kehutanan. Bupati Madina meminta persetujuan dari mentri kehutanan. Itu ditolak 2005, dan kemudian masyarakat mengajukan izin lokasi kembali. Gubernur mengajukan ke Mentri Kehutanan dan Gubernur menunggu petunjuk dari Mentri Kehutanan. Setelah itu turun surat dari Menteri Kehutanan. Pada poin 8 di izin usaha kebun itu, pihak perusahaan tidak diizinkan mengelola lahan, kecuali perubahan peruntukan oleh dinas kehutanan. Dari kawasan hutan menjadi budidaya Kehutanan, dan terhadap areal HPT 2500 ha terlebih dahulu dilakukan penataan batas melalui dirjen Planologi, dan Berdasarkan patok planologi ini baru kami ganti rugi," terang Heriati. 


Tak hanya itu Heriati juga mengatakan untuk pencairan terlebihdahulu dilakukan identifikasi bersama dilapangan. 


"Setelah dipasang tapal batas, kami membentuk panitia untuk menggantirugi. Terdiri dari pegawai-pegawai kebun simpang koje itu sendiri. Panitia gantirugi itu ada orang lapangan, setelah ada identifikasi bersamaan dilapangan barulah saya cairkan untuk dilakukan pembayaran gantirugi. Iya sudah ada persetujuan baru bisa cair," ucap Heriati.


Masih dalam sidang, Heriati juga menyebutkan untuk menerbitkan SK besar harga gantirugi pihaknya terlebihdahulu berkoordinasi ke dinas yang bersangkutan.


"Kita koordinasasi ke dinas kehutanan. Harga ini kita dapat secara tertulis, dan rinciannya dari Kabupaten Madina. Itu yang kami ambil terdata yang berlaku saat itu. Harga dari Bupati yang dirumuskan kepanitiaan. Panitia gantirugi bekerja menghitung. Sebelum gantirugi, kita beberapakali bersosialisasi di kantor desa. Koramil dan Pemkab sendiri yang mulia. Persyaratan, KTP, surat keterangan kepala desa, pernyataan dari kepala desa bahwa yang bersangakutan penggarap tanah, pelepasan kemudian ada formulir identifikasi tanah. Darwin Sembiring tidak pernah melaporkan penanaman di areal HPT. Disini diperpanjang izin lokasi 2006 -2009 sudah selesai. Tidak ada ditulis disini izin lokasi. Berdasarkan inilah saya menjalani terakhir Desember 2009. Sampai dengan saya pensiun, areal yang baru tertanam adalah seluas 1494 ha sebagaimana tercantum dalam perpanjangan Izin Lokasi" urai Heriati.


Selanjutnya Heriati juga membantah terkait ungkapan Helfina Hasibuan yang menyebutkan bahwa Darwin Sembiring ada mengatakan ke Heriati ada ingin mengurus pelepasan terkait penanaman diluar izin lokasi.


"Selama saya dilapangan tidak ada yang mengatakan ada penanaman diluar izin lokasi, tidak ada disebut HPT dan diluar izin lokasi. Tidak benar ungkapan Helfina Hasibuan kalau Darwin Sembiring ada mengatakan ke Heriati ada ingin mengurus pelepasan terkait penanaman diluar izin lokasi. Tidak benar keterangan Helfina Hasibuan," kata Heriati. 


Sebelumnya dalam sidang tersebut sempat memanas, pasalnya OK. M. Ibnu Hidayah, SH, MH, C.L.A selaku penasehat hukum terdakwa Ir. Heriati Chaidir sempat beberapa kali mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim ketika mendengar pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum. 


"Mohon maaf yang mulia, keterangan di BAP itu sudah dicabut," tegas OK M. Ibnu.


Sementara menjawab pertanyaan dari OK. Iskandar, SH, MH, terdakwa Heriati katakan bahwa yang pemengang saham 99 persen Pemprovsu dan 1 persen perusahaan. 


"Ada dilakukan Studi kelayakan perkembangan unit simpang koje termasuk juga plasma. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ada dilakukan. Ketika itu hadir semua pemegang saham dan disetujui. Setiap tahun itu dilakukan RUPS 2 kali, yang pertama persetujuan rencana kerja dan yang kedua pengesahan neraca. RUPS untuk pemberhentian secara hormat 20 Mei 2010 itu ada dan dihadiri semua pemegang saham. Selanjutnya Ada 3 direktur, Pertama, produksi dan Keuangan. Yang dikerjakan sudah sesuai ijin lokasi, sudah ditapal batas. Sesuai RT RW itu di kawasan budidaya untuk pertanian. Yang sudah digantirugi di simpang koje, saya tetap mempedomani yang sudah ditanam 1494 hektare," ungkap Heriati.


Ketika ditanya oleh OK Iskandar apakah ada tanaman yang fiktif?, Heriati menjawab tidak ada. 


"Tidak ada. Setelah dilakukan pembayaran gantirugi, lahannya langsung dikuasai perusahaan," katanya.


Dan saat ditanya lagi oleh OK Iskandar apakah saudara ada mendapat keuntungan dari itu?, Heriati kembali menjawab tidak ada.


"Itu tidak ada, semua menghadiri termasuk muspika," jawabnya.


Ketika ditanya lagi oleh OK Iskandar apakah ada tanah saudara?, Heriati menjawab tidak ada.


"Tidak ada yang mulia," ungkanya.


Ketika ditanya lagi oleh OK Iskandar, setelah meninggalkan PT. PSU, siapa yang menguasai itu?, Heriati sebut kalau itu diserahterimakannya kepada perusahaan. 


Ada saudara manfaatkan itu bersama Darwin? 


"Tidak ada yang mulia. Itu diaudit oleh akuntan publik, ada BPK masuk dengan management baru, Ternyata tidak ada temuan. 2007 sampai 2010 Alhamdulillah mendapat keuntungan pemasukan pada negara. Disahkan setelah RUPS, dan dikirimkan ke DPRD. Dan bayarkan kepada Pajak," jelas Heriati.


Sementara seusai sidang OK Ibnu mengatakan, fakta yang terungkap dipersidangan tadi sepanjang periode sampai Mei 2010 areal yang tertanam itu baru 1494 hektare, itulah yang tercantum dalam izin lokasi tahun 2009. Artinya tidak ada penanaman diluar izin lokasi selama Direktur Heriati. Terkait areal hutan produksi terbatas terkuak dipersidangan bahwasanya itulah dilakukan penataan batas kawasan hutan. Ternyata penataan batas sudah dilakukan dimasa Heriati Chaidir," ucap OK Ibnu.


Selain itu OK Ibnu juga berharap kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperhatikan fakta persidangan.


"Kami berharap kepada penuntut umum agar memperhatikan fakta persidangan, jangan hanya memperhatikan fakta BAP. Ingat persidangan ini adalah kepentingan dari pada negara, kepentingan dari PT. PSU itu sendiri. Jangan isi tuntutan itu justru merugikan dari PT. PSU dan berpotensi menghilangkan aset PT. PSU," jelas OK Ibnu.(ds/sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini