Kaban BPBD Akui Tak Paham Perihal Pekerjaan Dek Panyabungan Timur

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-Mahasiswa dari Badan Aktivis Mahasiswa (BAM) melakukan aksi mempertanyakan perihal pembangunan dek penahan di Kecamatan Panyabungan timur. Aksi ini komandoi oleh Abdul Malik, dalam aksi ini BAM mempertanyakan sikap dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mandailing Natal, Edi Sahlan dalam menyikapi terbengkalai proyek dek tersebut. 

"Kami ingin mempertanyakan kepada Kepala BPBD Madina apa sikap yang diambil. Ini sangat merugikan masyarakat. Bukan hanya tentang pengerjaan dek saja, tapi tanah timbun yang digunakan kami dengar berasal dari galian C yang tak memiliki izin," jelas Abdul Malik. 

Menanggapi aksi tersebut, Kaban BPBD, Edi Sahlan yang langsung menemui pendemo menjelaskan bahwa pekerjaan berakhir Januari 2022. Sedangkan dia baru menjabat menjadi Kaban BPBD sejak Februari 2022. 

"Saya sebenarnya tidak terlalu paham akan pekerjaan itu. Saya baru dilantik jadi Kaban BPBD Februari 2022. Secara moral saya akui saya bertanggung jawab atas perkerjaan itu. Hanya saja, untuk tekhnisnya coba kita koordinasikan dengan PPK pekerjaan itu," ungkap Edi Sahlan. 

Edi Sahlan mengatakan, Senin (25/7) besok, dirinya akan memanggil PPK Pekerjaan Dek di Panyabungan Timur, Armada bersama PT. Torida Hadian Group. Pemanggilan ini menurutnya untuk melakukan mediasi perihal pekerjaan dan adendum pekerjaan dek tersebut. 

"Pekerjaan ini kan sudah diperpanjang hingga bulan September 2022. Masih ada sisa pembayaran mereka sekitar 8 persen lagi. Sehingga nanti Senin kita akan koordinasikan dan lakukan mediasi perihal ini," jelasnya. 

Sikap tak tahu menahu terkait kegiatan pembangunan Dek di Panyabungan Timur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Edi Sahlan disayangkan oleh Pengamat Anggaran, Elfanda Nanda. Menurut Elfanda sikap yang ditunjukkan Kaban BPBD Madina ini merupakan sikap enggan atau acuh terhadap kegiatan di lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPDq) yang dipimpinnya. 

Elfanda menilai sikap ini. Menurutnya sikap ini, tak pantas ditunjukkan oleh seorang pejabat. Menurut Elfanda, perihal pertanggungjawaban keuangan memang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pejabat lama. Namun sebagai kepala badan seharusnya bisa mengenal secara menyeluruh. 

"Sebagai kepala badan sikap seperti itu tidak perlu ditunjukkan kepada Publik. Walau bagaimanapun, dia harus mengenal semua kegiatan yang dilaksanakan setidaknya dua atau tiga tahun terakhir," jelas Elfanda. 

Elfanda menilai kegiatan yang melibatkan anggaran sebesar Rp 11.114.150.000,- ini merupakan kegiatan besar. Sehingga dengan ditemukannya fakta-fakta terkait terlantar atau tidak terselesaikannya pekerjaan ini akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perlu segera dilidik oleh Aparat Penegak Hukum (APH). 

"Dengan anggaran sebesar itu, perlu dilidik. Apakah ada unsur kesengajaan untuk tidak menyelesaikan kegiatan tersebut atau apakah anggaran yang telah dikeluarkan sudah habis atau bagaimana," tegas Elfanda. 

Elfanda mengatakan dengan sikap Kaban ini sangat merugikan Bupati sebagai pimpinan daerah. Dengan sikap yang ditampilkan oleh Kaban BPBD ini, seolah-olah tutup mata dan buang badan dengan kegiatan yang bukan merupakan kebijakan dari OPD terkait.

"Sikap dari Kaban BPBD ini akan merugikan Bupati sebenarnya. Sebagai Kaban BPBD seharusnya dia tidak bersikap seolah-olah dia tak paham dengan kegiatan yang bukan merupakan kebijakannya," tegas Elfanda. 

Pekerjaan rehabilitasi bangunan pengaman banjir atau Dek pengaman banjir ini dikerjakan tahun 2021. Dana pekerjaan ini merupakan dana hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Torida Hasian Group. (Reza)

Share:
Komentar

Berita Terkini