JPU Dinilai Tak Mampu Membuktikan Darwin Sembiring Bersalah, PH : Bebaskan Klien Kami Dari Tuntutan Hukum

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-M.Sa'i Rangkuti salah satu Penasehat Hukum Darwin Sembiring menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan korupsi PT.Perkebunan Sumatera Utara ( PSU) Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) kabur. Hal tersebut dikatakan  seusai sidang Senin (4/7/2022) malam dengan agenda pemeriksaan terdakwa sekaligus saksi mahkota.


M.Sa'i Rangkuti yang juga didampingi Kordinator tim Penasihat hukum Dr OK Isnainul SH MH,Datuk Zulkifli SH dan Rizki Fatimantara Pulungan SH menyebutkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  kabur. Karena tidak ada fakta apapun yang dipersangkakan ataupun yang dituduhkan terhadap klien kami Darwin Sembiring, itu sudah terungkap di persidangan. "Terkait kesaksian dari Ir Heriati Chaidir saat itu sebagai Direktur simpang koje 2007-2010, beliau melaksanakan izin lokasi sebagai mana ketentuan planologi. Karena Planologi itu merupakan opsi atau izin dari Kehutanan atau wilayah Kehutanan," jelasnya.


Kami selaku kuasa hukum terdakwa masih optimis dan yakin dari awal sampai saat malam ini pemeriksaan terdakwa tidak ada satu fakta apapun yang menyatakan terdakwa itu bersalah. "Dan JPU tidak dapat membuktikan surat dakwaan JPU sampai saat ini, dan kami punya keyakinan klien kami akan dibebaskan dari segala tuntutan maupun tuduhan hukum. Harapan kami klien kami dibebaskan dari segala tuntutan hukum," ucap PH Darwin.


Sebelumnya dalam persidangan, Darwin Sembiring dapat menjelaskan secara detail lugas ketika menjawab beberapa pertanyaan baik dari Majelis Hakim, JPU maupun dari Penasehat Hukumnya sendiri.


Dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Sulhanuddin dan dua Hakim Anggota As'ad Lubis dan Husni Thamrin, terdakwa Darwin selaku ketua panitia gantirugi menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan pembayaran gantirugi dengan benar.


Selain itu Darwin juga sebutkan kalau pembayaran gantirugi dilakukan oleh  pihak Direksi. Dan yang digantirugi lahan yang masuk dalam izin lokasi. Dan dimasa Direktur Heriati, tidak ada yang keberatan terkait pembayaran gantirugi. Sebab menurutnya, gantirugi lahan didalam izin lokasi diketahui oleh Kepala Desa, Muspika dan tokoh masyarakat.


Dan Darwin menyebutkan sebelum dilakukan pembayaran gantirugi, pihaknya terlebihdahulu melaksanakan rapat, yang mana pada jaman kepemimpinan Heriati setiap rapat dihadiri oleh seluruh Kabag PT. PSU.


Darwin Sembiring juga secara tegas mengatakan,bahwa yang melakukan pembayaran adalah pihak Casir dan tata usaha PT


PSU dan dihadiri oleh jajaran direksi PT PSU dan unsur Muspika Kecamatan Lingga Bayu.


"Semua proses pembayaran ganti rugi dilakukan secara transparan," tegas Darwin.


Darwin membantah dakwaan Jaksa soal adanya penyimpangan pembayaran yang dilakukan diluar izin lokasi.


Menurutnya semua pembayaran ganti rugi yang dibayarkan ke masyarakat dilakukan di dalam izin lokasi,dan telah melalui proses sesuai SOP ( standar operasional prosedur),sehinggga tidak ada pihak pihak atau warga yang keberatan,bahkan hingga saat ini.


Ditegaskannya,dirinya selaku manejer dan sekaligus ketua panitia telah melaksanakan seluruh tahapan - tahapan baik di Simpang Koje maupun Kampung Baru dengan baik.Begitu juga dengan seluruh unsur kepanitiaan.


Sehingga kebon Simpang Koje dan Kampung Baru sampai saat ini berproduksi dengan baik,dan seluruh hasil kebon diserahkan kepada PT.PSU.(ds/sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini