Hendra DS Minta Perda Penanggulangan Kemiskinan Benar- benar Diimplementasikan

Editor: dicky irawan author photo


Dailysatu.com- Agar hak- hak warga miskin benar- benar terpenuhi, anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS meminta agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan  diimplementasikan secara maksimal.

Sebab, bila Perda Penanggulangan Kemiskinan itu diimplementasikan, maka, hak- hak warga miskin Kota Medan, seperti hak kebutuhan pangan, hak pelayanan kesehatan, hak pendidikan, hak pekerjaan dan hak perumahan bisa terpenuhi.

Hal itu diungkapkan oleh Hendra DS saat Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada kegiatan kapasitas DPRD sub kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan di Jalan Medan Area Selatan, Gang Masjid Jamik, Sabtu (23/7/2022).

"Bila Perda ini benar- benar serius diimplementasikan untuk masyarakat, maka, tidak akan ada lagi warga miskin Kota Medan yang tidak mendapatkan hak- haknya, seperti ditolak dari rumah sakit dan lainnya," tegas Hendra DS.

Selain itu, Hendra DS menambahkan, pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menggunakan minimal 10 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota untuk penanggulangan warga miskin Kota Medan. Sebagai contoh, bila PAD 2022 Kota Medan Rp 3 triliun, maka Rp 300 milyarnya harus digunakan untuk penanggulangan warga miskin Kota Medan.

"Saat ini, masih sekitar 3 sampai 4 persennya saja dari PAD Kota Medan digunakan untuk penanggulangan warga miskin. Saya selalu mendorong, agar minimal sepuluh persen dari PAD Kota Medan itu digunakan untuk warga miskin," ujarnya.



Untuk mendapatkan hak- hak tersebut, Hendra DS menambahkan warga miskin Kota Medan harus terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bila tidak terdaftar, maka tidak akan mendapatkan bantuan apapun.

Sementara itu  mewakili Dinas Sosial Kota Medan, Rinaldi mengatakan saat ini, pihaknya sedang memverifikasi data warga miskin Kota Medan. Bila, masih ada warga miskin yang belum terdata, maka bisa mengirimkan fotocopynya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke kantor lurah setempat.

Rinaldi menambahkan jumpah warga miskin Kota Medan bertambah dari sekitar 127 ribu orang menjadi 180 ribuan setelah pihaknya melakukan verifikasi data, dari Juni hingga Agustus 2021 lalu. Dari jumlah itu, baru 65 ribu orang yang mendapatkan bantuan.

"Berdasarkan bab 5 di Perda ini  semua masyarakat tidak mampu harus mengurus administrasi kependudukannya. Misal  bila warga itu berdomisili di Medan Area Selatan, maka KTPnya juga harus di Medan Area Selatan," paparnya. (DS/ dik)


Share:
Komentar

Berita Terkini