BPKAD Kejar Restoran-Restoran Tak Setor Pajak di Madina

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madina terus mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD. Salah satunya dengan mengejar objek-objek pajak khususnya objek pajak restoran. Hal ini sudah dilakukan oleh BPKAD sejak bulan Juni kemarin. Hal ini disampaikan oleh Dedek Ispensyah, Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKAD Kabupaten Madina. 

Lima objek pajak yang disurati oleh BPKAD ini ialah, Pujasera Lia Garden, Cafe Dapoer Nenek, Resto Ayam Penyet, Bakso Samudera dan Bakso Samudera Asli Solo. Kelima restoran ini telah mendapatkan teguran pertama dan memiliki waktu selama 14 hari untuk menyelesaikan permasalahan pajaknya. 

"Benar, kita tunggu hingga 14 hari kedepan. Tanggal 16 Juni kemarin sudah kita layangkan surat teguran pertama. Jika tidak ada respon kita akan layangkan surat teguran kedua, jika tetap tak ada respon juga maka akan kita layangkan surat teguran ketiga. Jika mereka masih juga membandel, sesuai dengan Perda kita bisa mencabut izin, dan melakukan penutupan sementara," jelas Dedek kepada wartawan melalui sambungan telpon, Senin (4/7). 

Dedek juga menjelaskan kelima objek pajak yang diberi teguran oleh BPKAD ini memiliki waktu kurang lebih sebulan untuk menyelesaikan pajak atau retribusi restoran yang harus mereka bayarkan ke pihak Pemda Kabupaten Madina. 

Dedek juga menjelaskan setelah teguran pertama kemarin, ada dua restoran yang sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPKAD. Kedua objek pajak itu, Lia Garden Pujasera dan Cafe Dapoer Nenek. 

"LG Pujasera dan Dapoer Nenek sudah berkomunikasi dengan kita. Saat ini tim kita sedang menghitung berapa besaran kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan. Semoga sebelum 14 hari ini bisa selesai," jelas Dedek. 

Selain itu, Dedek juga menjelaskan pihak BPKAD juga terus melakukan pendataan terhadap objek-objek wajib pajak restoran di Madina. Bahkan dia juga menjelaskan, sepengetahuannya RM Ladang Sari bekas Loket ALS hingga saat ini belum pernah membayar pajak restoran. 

"Kalau Ladang Sari, sekarang itukan aula. Jadi OPD-OPD yang melaksanakan kegiatan yang menyetorkan pajak makan dan minumnya ke kita. Tapi kalau sebelumnya sepengatahuan saya tidak pernah ada. Lagipula izin awalnya juga kita harus check dan saya buka data terlebih dahulu," ungkap Dedek.

Hal ini juga dipertegas oleh Kadis Perizinan, Parlin Lubis. Menurut Parlin saat ini RM. Ladang Sari, bekas loket ALS ini sedang mengurus izin-izin peruntukan. 

"Saat ini RM Ladang Sari sedang diurus izin-izinnya untuk tempat pertemuan. Jadi prosesnya sedang berjalan," tegas Parlin. (Reza)

Share:
Komentar

Berita Terkini