Terkait Kutipan DD, Kepala Desa Bisa Jadi Justice Collaborator

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-Isu kutipan dana desa sebesar Rp 1,7000,000,- di Kabupaten Madina semakin terang. Berawal dari pengakuan beberapa kepala desa terkait masalah kutipan ini ditambah dengan adanya bukti rekaman pertemuan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal, Parlin Lubis dengan beberapa kepala desa di Kecamatan Kotanopan. 

Dalam rekaman berdurasi 32 menit tersebut, Parlin menjelaskan kutipan DD sebesar 1,700,000,-itu. Dia mengatakan kutipan itu diperuntukkan dana operasional pengamanan untuk kasus Bimbingan Teknis (Bimtek) desa yang gagal dilaksanakan dan saat ini sedang diproses di Ditreskrimsus Polda Sumut. 

"Dana ini akan kita serahkan ke Polda agar permasalahan bimtek yang sedang diselidiki kawan-kawan Polda Sumut aman. Nantinya saya bersama tim akan menemui teman-teman di Polda Sumut," ungkap Parlin dalam pertemuan tersebut. 

Dalam rekaman itu juga, ada beberapa kepala desa yang minta penjelasan terperinci dari Parlin. Para kepala desa sempat takut dan ragu dengan adanya kutipan ini. Para kepala desa takut karena berdasarkan pengalaman mereka ada kepala desa yang ditumbalkan terkaya pemotongan atau kutipan dana desa ini. 

Mendengar informasi ini, Pengamat Hukum Bahrain SH. MH menilai apa yang dilakukan para kepala desa ini sudah tepat. Hal ini akan menjadikan kepala desa sebagai "Justice Collaborator" dalam mengungkapkan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Mandailing Natal. 

"Tindakan para kepala desa ini sudah sangat benar. Mereka merekam pertemuan itu, dari rekaman suara ini mereka akan terlepas dari tuntutan hukum. Selain bisa dikaitkan dengan kasus korupsi, temuan ini bisa dikaitkan juga dengan kasus suap menyuap," jelas Bahrain kepada Dailysatu, melalui sambungan telepon, Jumat (17/6). 

Bahrain menilai dalam temuan ini, pihak kepala desa bisa langsung melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Mandailing Natal. Bahkan dia juga menegaskan, dengan bukti-bukti yang ada kepala desa bisa langsung melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Bukti-bukti yang sudah cukup kuat. Laporkan saja ke KPK. Jangan takut adanya intimidasi dari oknum-oknum tertentu. Ibarat makan nangka, kepala desa nanggung getahnya," tegas Bahrain.(Reza).

Share:
Komentar

Berita Terkini