Pengeloaan Rumah Sakit dan Puskesmas jadi Sorotan DPRD Medan

Editor: dicky irawan author photo


Dailysatu.com- Wakil Ketua DPRD Medan H T Bahrumsyah mempertanyakan strategi dan pola baru yang akan diterapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Medan Labuhan yang akan dilaunching dalam waktu dekat ini. 

Sehingga, RSUD Medan Labuhan tidak bernasib sama dengan RSUD dr Pirngadi Medan yang kondisinya buruk terkait pelayanan maupun manajemen.

Hal itu diungkapkan T Bahrumsyah saat memimpin rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan Tahun 2021 dengan Kepala Dinkes Kota Medan Taufiq Ririansyah di gedung DPRD Medan, Selasa (21/6/2022).

Didampingi anggota banggar DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, Dhiyaul Hayati, Syaiful Ramadhan dan Parlindungan Sipahutar. Bahrumsyah mengharapkan agar pengelolaan RSUD Medan Labuhan nantinya harus lebih baik.

“Jangan seperti Rumah Sakit Pirngadi, target pendapatan tidak pernah tercapai. Rumah sakit lain meningkat mencakar langit tetapi Pirngadi malah nunggu drop. Pirngadi itu BLUD penuh tidak boleh masuk APBD, tapi itu pun kita kasih juga,” papar T Bahrumsyah.

Untuk itu, Bahrumsyah berharap kepada Kepala Dinkes Kota Medan bersama pejabat di RS Medan Labuhan supaya memiliki strategi jitu mengelola RS sehingga menjadi kebanggaan warga Medan.

T Bahrumsyah yang juga Ketua DPD PAN Kota Medan itu pun menyoroti terkait dana kapitasi di 41 Puskesmas di Kota Medan. Bahrumsyah mensinyalir ada yang kurang pengawasan dan minimnya kontrol dari Dinkes.

T Bahrumsyah pun meminta data lengkap terkait dana kapitasi. Seperti penggunaan belanja obat yang bersumber dari dana kapitasi dan yang bersumber dari APBD. “Kita minta data dari dana kapitasi berapa untuk jasa medis. Begitu juga dengan dan daftar obat. Demi kenyamanan masyarakat,” papar T Bahrumsyah.

Menyikapi sorotan dewan terkait pengelolaan Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufiq Ririansyah menyampaikan, pihaknya ada upaya melakukan kordinasi dengan pihak USU melakukan kajian ilmiah.

“Segala permasalahan akan kembali dievaluasi dan koreksi lebih dalam,” kata Taufiq.

Sama halnya dengan data dana kapitasi, pihak nya akan berupaya transparan dan segera memyerahkan ke DPRD. “Kami juga butuh masukan dan koreksi guna memaksimalkan perolehan dana kapitasi,” paparTaufiq. (DS/ dik)


Share:
Komentar

Berita Terkini