Pengadaan Foto Pahlawan di Madina, Komisi E DPRD Sumut Cium Aroma Pungli

Editor: romi syah author photo

 


dailysatu.com-Hendro Susanto, anggota Komisi E DPRD Sumut menilai adanya pungli pengadaan foto-foto pahlawan di Kabupaten Mandailing Natal sudah menyalahi aturan. Dia menjelaskan seharusnya pengadaan foto-foto pahlawan tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten. 

"Pengadaan foto-foto pahlawan sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab oknum-oknum tertentu. Yang oknum itu lakukan sebenarnya sudah masuk dalam kategori pungli. Apalagi jika harga yang ditawarkan untuk foto-foto pahlawan itu tidak masuk diakal," jelas mantan Ketua Komisi A ini ketika dimintai keterangan melalui sambungan telepon, Jumat (10/06/2022).

Hendro juga menjelaskan jika dalam sosialisasi pengadaan foto-foto pahlawan ini adanya unsur paksaan terhadap para Kepala Desa maka kepala desa harus terbuka dan melaporkan kegiatan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Apalagi jika dengan adanya pungli ini, rencana pembangunan di desa menjadi terganggu.

"Desa itu punya rencana pembangunan. Jika adanya pungli yang merupakan titipan si ini dan si itu, sangat menggangu kegiatan pembangunan di Desa. Penggunaan dana desa itu sendiri bukan untuk memperkaya kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk mensejahterakan desa," ungkap Hendro. 

Apalagi menurut Hendro, tidak hanya foto-foto pahlawan saja yang menjadi titipan dari oknum-oknum itu. Tetapi ada juga map desa yang harus atau dicetak tanpa sepengetahuan desa. 

"Sangat miris sebenarnya. Terlalu banyak titipan ini itu. Pihak APH harus turun dan selidiki hal ini. Saya berharap kepala desa jujur laporkan ini. Jangan takut,"tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumut ini.

Berdasarkan pantauan wartawan, beberapa kepala desa sudah mengakui adanya sosialisasi pengadaan foto-foto pahlawan asal Mandailing Natal. Bahkan beberapa kepala desa, meminta kepada wartawan untuk langsung menanyakan perihal ini ke kecamatan atau Dinas Pemberdayaan Desa (PMD). 

"Coba langsung tanya dengan Kecamatan atau Dinas PMD. Jangan kami terus yang dikejar seperti ini. Yang jelas, foto-foto pahlawan itu, kami disuruh membeli dengan harga lima ratus ribu untuk satu foto,"tutur salah satu Kepala desa melalui sambungan telepon. 

Pengadaan foto-foto pahlawan ini, juga diakui oleh Plt. Kadis PMD, Parlin Lubis. Menurutnya pengadaan foto-foto pahlawan ini bukan merupakan program kerja dari dinas PMD. Ide untuk pengadaan foto-foto pahlawan di desa-desa ini merupakan ide dari salah satu Oknum berinisial TGN. 

"Perihal pertemuan saya dengan oknum tersebut benar. Dalam pertemuan itu juga, oknum tersebut meminta saya untuk mensosialisasikan penjualan ini. Namun saya dengan tegas menyatakan saya tidak bisa. Walaupun begitu ada empat camat yang saya hubungi untuk membantu sosialisasi terkait penjualan ini ke desa-desa," ungkap Parlin. 

Parlin juga menyatakan dalam pertemuan itu, Oknum TNG menjelaskan harga dari foto-foro yang akan dijualnya ke desa seharga Rp 300.000,-. Namun, jika dalam prakteknya harga yang ditawarkan bervariasi, Parlin juga tidak mengetahuinya. (Reza).

Share:
Komentar

Berita Terkini