Penasihat Hukum 3 Kreditur Minta Hakim Pengawas Rekomendasi Debitur Pailit Ditahan Dan Asset PT Sun Resort Yang Telah Dialihkan Disita

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com - Penasihat hukum tiga perusahaan selaku kreditur, meminta hakim pengawas segera menerbitkan rekomendasi tindakan hukum berupa penahanan (gijzeling) terhadap debitur pailit yakni Sukardi dan jajaran direksi PT Sun Resort, sesuai ketentuan Pasal 93, Pasal 111 UU Nomor 37 Tahun 2004. Hal itu disampaikan pada Rapat pencocokan piutang kepailitan debitur PT Sun Resort digelar di Pengadilan Niaga Medan, Selasa (21/6/2022). 


"Sesuai dengan ketetuan Pasal 93, Pasal 111 UU Nomor 37 Tahun 2004, kita minta hakim pengawas segera menerbitkan rekomendasi tindakan hukum terhadap debitur pailit, Sukardi dan jajaran direksi PT Sun Resort," kata penasihat hukum kreditur, H Iwan Kesuma Putra didampingi Arizal SH MH, seusai rapat pencocokan piutang oleh kreditur.


Tiga perusahaan kreditur yang menuntut haknya kepada debitur PT Sun Resort itu yakni PT Asiatech Bintan Sukses, PT Bahrul Sukses Makmur Konstruksi dan PT Sri Rahayu Perkasa. Mereka diwakili penasihat hukum Iwan Kesuma Putra dan Arizal SH MH.


Dalam rapat pencocokan piutang oleh kreditur itu dipimpin oleh hakim pengawas Dominggus Silaban SH MH dengan panitera Pengadilan Niaga Medan, Junain Arief SH MH. Dihadiri juga para kurator PT Sun Resort yakni Asrul Azwar Siagian, Agus Susanto dan Maria Julianti.


"Alhamdulillah rapat pencocokan piutang berjalan lancar. Kami minta ada rekomendasi untuk tindakan hukum penahanan terhadap debitur," ungkap Iwan Kesuma Putra.


Dikesempatan tersebut, Iwan mengaku pihaknya sudah mengajukan surat permohonan kepada hakim pengawas agar melakukan tindakan hukum gijzeling (penahanan) terhadap Sukardi dan jajaran direksi PT Sun Resort.


"Selain mengajukan rekomendasi untuk dilakukan gijzeling, juga mengajukan permohonan agar dilakukan pencekalan terhadap para pengurus PT Sun Resort melalui Dirjen Imigrasi. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 37 Tahun 2004," ujar Iwan.


Tak hanya itu, Iwan juga menegaskan, pihaknya mengajukan permohonan pemblokiran terhadap seluruh rekening bank PT Sun Resort beserta holdingnya, antara lain PT Bukit Kemunting Cinta Semesta, PT Mega Bakau CitraWisata, dan PT Taihe Group Indonesia, maupun terhadap para debitur pailit dalam hal ini para Pengurus PT Sun Resort selaku debitur pailit.


"Sesuai ketetuan peraturan yang berlaku bahwa seluruh asset dari PT Sun Resort yang saat ini telah beralih asetnya, dapat juga dikejar dan dijadikan budel pailit sepanjang para pengurus terhadap PT Bukit Kemunting Cinta Semesta, PT Mega Bakau CitraWisata, dan PT Taihe Group Indonesia memunyai hubungan hukum dengan PT Sun Resort, apakah selaku direktur, komisaris maupun pemilik saham," jelas Iwan diamini Arizal.


Nah, menurut Arizal, semua yang dilakukan penasihat hukum kreditur telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perkara kepailitan.


"Dalam ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara jelas diatur terhadap harta pribadi pengurus, anak istri maupun harta dari perseroan yang mempunyai hubungan hukum dengan PT Sun Resort, juga dapat diambil alih, karena dalam hal ini berdasarkan fakta hukum antara PT Sun Resort dengan PT Bukit Kemunting Cinta Semesta, PT Mega Bakau CitraWisata, PT Taihe Group Indonesia, mempuyai hubungan yang erat. Fakta di lapangan, jajaran pengurus yaitu Komisaris, Direktur dan pemilik sahamnya, itu-itu juga," terang Arizal.


Secara hukum menurut Arizal, terhadap lahan yang dahulu berdiri PT Sun Resort yang saat ini telah berdiri PT Bukit Kemunting Cinta Semesta, PT Mega Bakau CitraWisata, PT Taihe Group Indonesia, dapat diambil alih untuk dijadikan obyek guna pelunasan utang kepada kreditur-kreditur sepanjang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut.


Juga perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan para debitur lebih dari 50 % dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, serta perorangan yang suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50 % dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.


"Hal ini semua jelas diatur dalam ketetuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 UU RI No.37 Tahun 2004," ucapnya.


Selain itu Arizal juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menghalang-halangi kurator dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Soalnya, fakta hukum ditemukan ada pihak yang berupaya menghalangi kurator saat turun ke lapangan melaksanakan sita umum terhadap harta debitur pailit.


"Fakta di lapangan, terkesan ada yang berupaya menghalangi kurator agar tidak melaksanakan sita umum harta debitur. Saya ingatkan, menghalangi kurator melaksanakan tugasnya, dapat dipidana sesuai amanat UU No 37 Tahu. 2004," urainya.


Menurut hukum yang berlaku, tambah Arizal, debitur pailit yang menghalangi kurator melaksanakan tugasnya, dapat dikenakkan sanksi pidana.


"Sesuai amanat UU No 37 Tahun 2004, dan hukum yang berlaku, bagi debitur pailit dalam hal ini jajaran pengurus yaitu komisaris, direktur maupun pemilik saham, dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini secara tegas diatur dalam Ketentuan Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399 dan Pasal 400 KUHPidana," pungkasnya. (ds/sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini