Irwan Daulay : Bupati Madina Harus Perjuangkan Hak Masyarakat Dari PT. SM

Editor: romi syah author photo


dailysat.com-Tokoh Pemuda Mandailing Natal, Irwan Daulay, menantang Bupati Madina beserta seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mandailing Natal agar segera bergerak cepat memperjuangkan hak-hak masyarakat Madina terutama kepada PT. Sorik Mas Mining (SM). Hal ini disampaikan Irwan Daulay melalu status akun media sosial Facebooknya, Selasa (14/06/2022). 

Irwan menilai kontrak karya yang dimiliki oleh PT. SM selama 24 tahun sangat merugikan masyarakat Madina. Menurutnya dengan keberadaan PT. SM di Madina, tidak semua masyarakat di Madina bisa menikmati hasil dari PT. SM. Hanya segelintir orang saja yang bisa menikmati hasil dari PT. SM tersebut. 

"Kontrak karya yang selama 24 tahun itu, saham pun untuk pemerintah kabupaten Madina tidak bisa didapat. PT. SM selalu berusaha saat ini belum mulai beroperasi, dan masih melakukan kajian-kajian saja. Bupati dan DPRD Madina harus tegas dalam masalah ini," jelasnya kepada wartawan, melalui WhatsApp, Rabu (15/06/2022). 

Irwan juga mengatakan saat ini merupakan momen yang tepat bagi Bupati Madina, Jakhfar Sukhairi Nasution, untuk tampil membela masyarakat Madina. Momen ini seharusnya dimanfaatkan Bupati untuk melakukan pembagunan Madina sesuai dengan visi misinya ketika berkampanye dahulu. 

Selain mengkritisi Bupati, Irwan juga berharap seluruh elemen di Madina bisa mendukung perjuangan Bupati terkait masalah saham dari PT. SM. Bahkan, jika PT. SM juga masih terkesan diam tak menggubris, masyarakat Madina bisa bersatu untuk mengusir PT. SM di Madina.

"Seluruh elemen harus bersatu mendukung rekomendasi dari Komisi VII DPR RI jika PT. SM tak juga membuka kran negoisasi perihal pembagian saham dengan Pemkab. Mereka berkegiatan di tanah kita, seluruh masyarakat juga harus merasakan hasil dari sumber daya alam Madina," tegas Irwan. 

Irwan juga menambahkan berdasarkan informasi yang dia ketahui, Pemkab Madina sudah pernah menyurati PT. Aneka Tambang (ANTAM). Terakhir surat dari Bupati Madina tertanggal 14 Desember 2021. Dalam surat tersebut, Pemkab meminta agar PT. ANTAM menjembatani Pemkab Madina dengan PT. SM. 

"Namun hingga saat ini, pihak PT. SM dan PT. ANTAM terkesan diam. Ini seperti melecehkan masyarakat Madina. Mereka beroperasi di wilayah kita, sudah seharusnya masyarakat kita merasakan keuntungan yang mereka dapat untuk pembangunan di Madina," tegasnya. 

Pernyataan dari Irwan Daulay ini juga diaminkan oleh Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Madina, Bahran Saleh Daulay. Sebagai ketua Kadin, Bahran menilai keberadaan PT. SM juga harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Madina. 

"Keberadaan PT. SM sudah cukup lama di Kabupaten Madina, namun hingga saat ini mereka juga belum beroperasi. Jadi seharusnya pihak pemerintah daerah, bisa mencari tahu sudah sampai mana izin yang PT. SM," jelasnya Bahran. 

Perihal saham menurut Bahran, pihak Pemda bisa melakukan lobby ke pemerintah pusat melalui Dirjen Mineral dan Batubara. Hal ini dikatakan Bahran, karena saat ini saham Pemerintah Pusat di PT. SM yang diwakili oleh PT. ANTAM cukup besar. 

"Kadin berharap agar Pemda Madina bisa kembali memulai negosiasi dengan pemerintah pusat. Saat ini, saham pemerintah pusat cukup besar. Kadin berharap pembagian saham di PT. SM, 75% saham publik dan 25% saham milik pemerintah daerah Madina," ucap Bahran. (Reza).

Share:
Komentar

Berita Terkini