DPP GNPK RI : Persetujuan Penangguhan AAN Harus Cermat

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (DPP GNPK RI) pusat berharap agar majelis hakim sidang kasus bos Penambangan Emas Ilegal Tanpa Izin (PETI) asal Kecamatan Batang Natal cermat dalam menanggapi permohonan penangguhan penahan terdakwa AAN.

"Sebab, menurut kami, mulai dari penangkapan hingga pelimpahan terdakwa AAN tidak koperatif dan bahkan diduga sudah menghilangkan barang bukti ekskavator sehingga tidak bisa dihadirkan pada saat pelimpahan kekejaksaan dan proses sidang saat ini", tegas Ketua Umum pusat GNPK RI, Basri Budi Utomo kepada wartawan via seluler, Selasa (14/06/2022). 

Dia menilai apabila majelis memberikan atau menyetujui penangguhan AAN, dikhawatirkan masyarakat akan berprasangka buruk terhadap hakim. Dia juga mengatakan walaupun merupakan hak dari terdakwa, hanya saja jika dinilai dari sikap terdakwa sejak pemeriksaan hingga ditahan di Lapas Kelas II B Panyabungan, terdakwa terlihat tidak kooperatif.

"Kita melakukan investigasi ke rumah sakit. Ada fakta yang tidak terbantahkan ketika terdakwa menyatakan dia sedang sakit. Karena itu, jika hakim ingin menyetujui permohonan terdakwa, hakim harus benar-benar memiliki alasan yang jelas dan tepat," jelasnya. 

Semua itu mestinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis, dan menurut hemat mereka, tidak ada alasan yang kuat bagi majelis untuk mengabulkan penangguhan penahanan tersebut.

"Bila di runut dari perjalanan kasus ini mulai dari awal, hingga diduga adanya tindakan kriminal terhadap salah satu awak media yang membongkar kasus ini. Kita menilai majelis tidak akan menerima permohonan tersebut".sebutnya

Beliau juga menambahkan, perlu diketahui bahwa, kasus ini tetap menjadi atensi bagi GNPK RI dan bahkan penyidik polda yang menangani perkara ini juga sudah kami laporkan ke Kompolnas.

Seperti pemberitaan sebelumnya, terdakwa AAN melalui kuasa hukumnya saat sidang agenda mendengarkan saksi pada kasus PETI Kamis (09/06/2022) lalu mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim. (Reza).

Share:
Komentar

Berita Terkini