Saksi Ahli Konsultan Audit: Laporan Hasil Telaah BPKP Sumut Tidak Layak Dijadikan Dasar Untuk Menyatakan Adanya Kerugian Keuangan Negara

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-Saksi Ahli Konsultan Audit Sudirman dalam sidang lanjutan terdakwa Syahrial, SH mengatakan, dalam menghitung kerugian keuangan negara tidak boleh dilakukan dengan prosedur telaah tetapi harus dengan prosedur audit. Dalam perkara Dishub Binjai, BPKP Sumut hanya melakukan telaah namun kemudian menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 16 Ayat 3 UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 4 UU ini, Sudirman menjelaskan bahwa, Pemeriksaan yang boleh menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yaitu Audit Investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, bukan Telaah atau Reviu. 


Faktanya berdasarkan Laporan Hasil Telaah BPKP tanggal 21 Juni 2021, yaitu pada halaman 1 Huruf A, diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Binjai melalui surat resmi meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP Sumut, akan tetapi pada Laporan Hasil Telaah yaitu di halaman 1 Huruf B yaitu Tujuan Penugasan dan di Berita Acara Pemeriksaan BPKP Sumut atas nama Fetty Sondang Riama, SE tanggal 29 Juni 2021 pada halaman 4 Nomor 7 menerangkan bahwa BPKP Sumut hanya melakukan telaah dan tidak melakukan audit. Hal ini  jelas menegaskan bahwa BPKP Sumut telah melakukan penyimpangan, yaitu tidak melakukan Audit tetapi menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara.


Sudirman juga menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP harus berdasarkan standar pemeriksaan yaitu Standar Pemeriksaan Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang harus dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP; faktanya tidak ditemukan adanya pencantuman standar SAIPI di dalam Laporan Hasil Telaah BPKP. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004. Oleh karena BPKP Sumut hanya melakukan telaah, BPKP Sumut tidak melakukan pengujian terhadap bukti-bukti yang dijadikan sebagai sumber telaah, maka hal ini telah melanggar prinsip utama SAIPI yang harus dilaksanakan oleh BPKP dalam kegiatan pemeriksaan.


Ketentuan lain yang dilanggar oleh BPKP Sumut adalah bahwa dalam setiap kegiatan pemeriksaan berkenaan dengan kerugian keuangan negara, berdasarkan Pasal 16 ayat 4 UU No . 15/2004, mewajibkan BPKP untuk meminta tanggapan terhadap kesimpulan dari Pemeriksa yang wajib dilampirkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan. Hal ini pun dilanggar oleh BPKP Sumut, karena di dalam Laporan Hasil Telaah BPKP yang berisikan pemeriksaan dan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak meminta tanggapan tertulis dari Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan BPKP tersebut.


Ahli Sudirman menjelaskan bahwa oleh karena 4 kegiatan pengadaan barang dan jasa ini telah diperiksa oleh BPK RI sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2019 tertanggal 29 Juni 2020; maka berdasarkan standar komunikasi SAIPI, BPKP Sumut harus melakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu kepada BPK RI sebelum melakukan pemeriksaan terhadap hal yang sama. Faktanya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, temuannya hanya menyatakan adanya kesalahan penganggaran tentang belanja modal terhadap belanja barang dan jasa pada Dinas Perhubungan Kota Binjai; dan terhadap hal tersebut pun telah dilakukan perbaikan oleh BPKAD Kota Binjai dan tidak ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, Ahli menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi BPKP Sumut untuk menghitung kerugian keuangan negara dengan prosedur yang salah. 


Selain pelanggaran prosedur, ternyata BPKP juga melakukan kesalahan dalam perincian perhitungan kerugian keuangan negara di dalam Laporan Hasil Telaahnya, antara lain kesalahan perhitungan terhadap Dasar Perhitungan Kerugian Negara yang menggunakan Total Nilai Kontrak atas ke-4 kegiatan tersebut yang bernilai Rp. 776.941.000,- yang mana menurut Sudirman seharusnya dipotong terlebih dahulu dengan PPN sebesar Rp. 70.631.000,- dan PPh sebesar 10.594.650,-. 


"Pajak yang sudah terpotong ketika pencairan dana kepada Penyedia, tidak termasuk kerugian negara," ucap Sudirman selaku Saksi Ahli Audit Keuangan.


Kesalahan lainnya juga difaktakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Syahrial terkait perhitungan pengurangan antara Total Nilai Kontrak sebesar Rp. 776.941.000 terhadap Kegitan yang direalisasikan menurut BPKP sebesar Rp. 345.548.500,-; ternyata tertulis di Laporan tersebut sebesar Rp. 434.392.500,- dimana perhitungan yang benar adalah Rp. 431.392.500,-. Hal ini diterangkan oleh Sudirman merupakan suatu kesalahan fatal. Demikian juga halnya dengan perhitungan PPN dan PPh yang menggunakan dasar angka yang salah hitung yaitu Rp. 434.392.500,-. 


"Itu pun merupakan kesalahan yang tidak dapat ditoleransi," ungkap Sudirman.


Semua kesalahan perhitungan BPKP Sumut ini telah menyebabkan hasil perhitungan akhir kerugian keuangan negara yang dirincikan BPKP Sumut di dalam Laporan Hasil Telaah tersebut menjadi semakin error dan tidak valid serta tidak mencerminkan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti jumlahnya. 


Kesalahan perhitungan lainnya yang timbul akibat BPKP Sumut tidak melakukan pengujian bukti dan pemeriksaan fisik serta hanya mendasarkan pada salah satu keterangan Penyedia saja juga melanggar Prinsip Utama SAIPI. Tanpa pengujian bukti dan pemeriksaan fisik, seorang Pemeriksa tidak boleh menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara. Hal ini terjadi pada Laporan Telaah BPKP, dimana BPKP ternyata tidak memasukkan adanya salah satu item pengadaan berupa dudukan container yang melekat pada Nilai Kontrak pengadaan 2 (dua) buah container tersebut, belum lagi ditambah keuntungan yang wajar yaitu sebesar 15% dari nilai pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemahalan Rp. 36.000.000,- dalam kegiatan pengadaan dua buah container office tersebut adalah perhitungan yang sangat keliru.


Faktanya, seluruh barang-barang hasil pengadaan pada 4 kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dianggap oleh BPKP Sumut tidak direalisasikan tersebut ternyata semuanya ada, lengkap dan berfungsi dengan baik, tidak terdapat kegiatan yang bersifat fiktif maupun mark-up serta tidak ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilaksanakan secara independen oleh Auditor bersertifikat resmi dari KJA PT. Kami Insan Amanah.


"Sesuai dengan judul laporan BPKP, awalnya ini kan telaah tapi kenapa diujungnya menyimpulkan kerugian negara? Karena Laporan Pemeriksaan BPKP Sumut ini bukan audit, maka tidak bisa dijadikan dasar menentukan kerugian negara," kata Ahli Konsultan Audit Sudirman dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Erika dalam ruang sidang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jum'at (15/5/2022).


Selain itu, Ahli Konsultan Audit Sudirman tersebut mengungkapkan bahwa oleh karena Laporan Hasil Telaah BPKP Sumut itu mengandung banyak sekali kesalahan, penyimpangan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang serta tidak berhak menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara, maka Laporan Telaah tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara. 


"Seharusnya berdasarkan fakta-fakta ini, dengan tidak ditemukannya kerugian negara pada 4 kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Perhubungan Kota Binjai ini, maka seharusnya kasus ini sudah selesai," ungkap saksi ahli.


Sementara Terdakwa Syahrial menyebutkan bahwa Pengadaan CCTV, persiapan lahan, kontainer, pengadaan ban, berawal dari usulan kepala bidang.


"Usulan disampikan ke Bapeda pada tahun 2018 untuk penganggaran 2019. Nilai Kontrak pengadaan 10 buah CCTV PTZ  sebesar 199.100.000,-, pengadaan ban dan peralatan pengaman bus sebesar  199.292.500; pengadaan  persiapan lahan dan kantor UPTD BRT sebesar  179.327.500, serta pengadaan Video Wall Controller sebesar 199.221.000,- semuanya telah direncanakan kegiatan pengadaannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), dimana seluruh dana untuk pelaksanaan kegiatan terdapat di BPKAD Kota Binjai, bukan di Dishub Kota Binjai," urainya.


Terdakwa Syahrial menerangkan bahwa seluruh rencana kegiatan untuk Dinas Perhubungan Kota Binjai dibuat perencanaannya dalam bentuk Rencana Kerja dan diusulkan ke Bapeda dan setelah disetujui kemudian oleh TAPD diusulkan ke DPRD untuk pengesahannya; setelah disahkan oleh DPRD Kota Binjai, selanjut DPA tersebut harus diexaminasi ke BKPAD Provinsi Sumatera Utara, dan setelah disetujui sebelum DPA tersebut disahkan melalui Kepada BPKAD bersama dengan Kepala SKPD, maka SKPD terkait wajib menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). 


"Itulah proses perencanaan yang telah dijalani sebelum 4 kegiatan tersebut dilaksanakan," terang Terdakwa Syahrial.


Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa Syahrial mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat pengadaan, Pejabat Pemeriksan Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).


Pengadaan barang dan jasa pada 4 kegiatan ini adalah merupakan kegiatan Pengadaan Langsung dan bukan merupakan Swakelola; dimana Pejabat Pengadaan telah melakukan proses seleksi dan menunjuk langsung rekanan untuk mengerjakan tersebut, yaitu CV. Agata dan CV. Tunas.


Saat ditanya JPU apakah terdakwa pernah melihat barang dari 4 kegiatan tersebut?, dengan jelas terdakwa menjawab iya. “Semua barang-barang hasil kegiatan pengadaan tersebut lengkap dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan pengadaan" terang Syahrial.


Ketika terdakwa Syahrial ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) kenapa Juanda melarikan diri?, dengan tegas terdakwa menjawab tidak tahu. "Tanya dia, mana saya tau kenapa dia melarikan diri," ujar terdakwa. 


Terdakwa Syahrial juga menerangkan bahwa pernah dihubungi Juanda selaku PPK dan mengaku takut menghadapi kasus yang tengah ditangani pihak Kejaksaan. Lalu dikatakan terdakwa, “kalau kamu gak bersalah kenapa musti lari, mari hadapi kasus ini tetapi Juanda menolak dan mengatakan bahwa penyidikan perkara tidak lagi objektif”.


"Semua kepanitiaan yang dibentuk telah sesuai tupoksi, dan saya hanya melakukan pengawasan secara adminitrasi dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang telah diangkat dan memastikan semua barang-barang yang diadakan sudah berfungsi dengan baik,” urainya.


Ditegaskan lagi oleh Syahrial, bahwa : “10 buah CCTV terpasang di 9 titik, semuanya berfungsi dengan baik dan dapat diakses di CCTV Room Dishub Binjai. Untuk kegiatan pengadaan ban dan peralatan pengaman bus juga semua barang-barangnya ada dan berfungsi dengan baik  Selanjutnya untuk pengadaan lahan dan kantor UPTD BRT, juga telah dilaksanakan dengan baik karena pembersihan lahan, penimbunan dan pemadatan lahan untuk pada lahan sewa untuk dijadikan sebagai kantor UPT Bus Trans Binjai berikut 2 buah container office beserta meubelair semuanya lengkap dan berfungsi dengan baik. Demikian juga halnya dengan Video Wall Controller yang berfungsi untuk menyatukan tampilan visual pada beberapa layar monitor di CCTV Room Dishub Binjai juga berfungsi dengan baik.”


"Saudara Monang yang merupakan Pengusaha rekanan dalam kasus ini banyak bohongnya, seenaknya saja mengaku-ngaku tidak melaksanakan kegiatan pengadaan CCTV PTZ dan Pengadaan Ban dan Peralatan Pengaman Bus; sementara semua uang hasil kegiatan pengadaan itu dibayarkan oleh Dishub Binjai dan ditransfer ke rekeningnya; si Monang ini yang harusnya dimasukkan penjara, bukan saya," tegas Syahrial dengan nada yang sangat kecewa terhadap penegakan hukum oleh Kejari Binjai.


Terdakwa Syahrial juga menerangkan bahwa terkait dengan pihak Kejari Binjai melakukan penyitaan CCTV bekas di kantor Dishub Binjai; terdakwa sudah berulang kali menyatakan protes dihadapan penyidik bahwa CCTV yang disita itu tidak benar, karena 10 buah CCTV PTZ yang dimaksud dalam kegiatan pengadaan tahun  2019 ini terpasang dengan baik di 9 titik lokasi dan dapat diakses di ruang CCTV Room.


"Tapi Kejaksaan Negeri Binjai tidak mau dengar dan tidak perduli, makanya saya minta dilakukan Audit Investigasi oleh Auditor Independen. Saya sangat keberatan dan saya merasa terzolimi dengan hasil telaah dari BPKP yang dijadikan bukti kerugian negara," katanya.


Sementara diluar sidang, Saiful ST SH MH didampingi Nurdin SH, Dedi Susanto SH Burhan Wijaya SH dan Hendri SH selaku penasihat hukum terdakwa Syahrial mengatakan, Sesuai dengan ketentuan UU nomor 15 tahun 2004, untuk melakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya indikasi kerugian keuangan negara itu tidak boleh dalam bentuk telaah, harus melakukan audit.


"Sesungguhnya BPKP itu tidak pernah melaksanakan audit hanya melaksanakan telaah. Sesuai dengan ketentuan UU nomor 15 tahun 2004, untuk melakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya indikasi kerugian keuangan negara itu tidak boleh dalam bentuk telaah, harus melakukan audit. 


Sudah diatur dengan tegas pada UU tersebut bahwa agenda pemeriksaan itu ada 3 jenis, pemeriksaan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan terhadap laporan kinerja dan pemeriksaan terhadap tujuan tertentu.


Untuk kerugian keuangan negara itu masuk dalam kualifikasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu, jadi sebelum merumuskan adanya kerugian keuangan negara haruslah dilakukan audit investigasi terlebih dahulu, jika ditemukan adanya indikasi baru dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN). Nah persoalannya, laporan hasil telaah yang disampaikan oleh BPKP Sumut dalam perkara ini, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Laporan Audit Investigasi apalagi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) karena Laporan Telaah itu sama sekali bukan audit. Sehingga semua laporan hasil telaah itu tidak layak  untuk dijadikan dasar adanya kerugian keuangan negara. Itulah sementara kesimpulan yang di peroleh dari ahli dari Audit Kerugian Keuangan Negara," terang Saiful ST SH MH.

Share:
Komentar

Berita Terkini