Jaksa KPK Apresiasi Putusan Majelis Hakim Terhadap Eks Walikota Tanjungbalai

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com- Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap eks Walikota Tanjungbalai terdakwa M Syahrial, Senin (30/5/2022).


Hal itu diungkapkan oleh JPU KPK, Zainal Abidin kepada awak media seusai pembacaan putusan terdakwa Syahrial yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Eliwarti, SH, MH dan dua Hakim Anggota Immanuel Tarigan, SH, MH dan Rurita Ningrum, SH secara bergantian didalam ruang sidang Cakra 8 PN Tipikor.


"Kita sangat mengapresiasi putusan dari Majelis Hakim terhadap perkara ini. Kami menilai putusan tersebut sudah memenuhi dua pertiga dari pada tuntutan kami sebelumnya, sesuai dengan keadilan. Karena seluruh pertimbangan dan seluruh analisa yuridis yang kami temukan dalam surat tuntutan diambil alih oleh Majelis Hakim dan dituang dalam amar putusan," kata JPU KPK Zainal.


Didalam persidangan, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa bersalah karena terima suap sebesar Rp 100 juta dari Sekda Yusmada.


"Mengadili, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Syahrial selama 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Eliwarti.


Sebelumnya putusan Majelis Hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang sebelumnya menuntut selama 4 tahun 6 bulan penjara.


Dalam tuntutan JPU juga menyatakan Terdakwa M Syahrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.


Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa M Syahrial berupa Pencabutan Hak Dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 3 tahun.(ds/sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini