Dari Lima Tersangka Dugaan Korupsi Bank BTN Medan Hanya 1 Yang Ditahan

Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com -  Kasus dugaan korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya (KYG) di Bank BTN, yang penyidikannya dilakukan opeh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), dan saat ini telah dilimpahkan ke Kejari Medan telah menetapkan 5 orang tersangka.

Namun, dari lima tersangka tersebut, hanya satu tersangka yang di tahan, sedangkan empat tersangka lainnya masih bebas menghirup udara segar.

Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, saat dikonfirmasi wartawan sekaitan dengan tidak ditahannya empat tersangka lainnya melalui pesan singkat Whatssap, Rabu (18/05/22) kemarin, sekira pukul 18.08.WIB, sampai berita ini ditayangkan, Kamis (19/05/22), belum memberikan jawaban.

Sekedar mengingatkan, pada pemberitaan, Senin (10/1/2022) disebutkan, Kasus dugaan korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya (KYG) di Bank BTN, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menetapkan 5 tersangka.

Ke 5 orang yang ditetapkan tersangka tersebut yakni, CS selaku Direktur PT. KAYA, FS selaku Pimcab BTN tahun 2013-2016, AF selaku Wakil Pimcab Komersial tahun 2012-2014, RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial tahun 2013-2016 dan AN selaku Analis Komersial tahun 2012-2015.

Selama proses pemberkasan oleh Kejatisu, ke 5 tersangka yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 39,5 miliar tersebut, tidak dilakukan penahanan. 

"Tidak ditahan, Tim Penyidik menilai bahwa 5 tersangka masih dianggap kooperatif di proses Penyidikan," ucap  Aspidsus Kejati Sumut, M. Syarifuddin didampingi Kasipenkum Yos Tarigan, Senin (10/1/2022).

Ketika dibandingkan dengan tersangka kasus korupsi lain yang selama ini ditahan, Yos menjawab karena tersangka kasus korupsi lain tidak kooperatif sehingga ditahan.

"Benar. Penyidik mengatakan demikian," katanya.

Sementara itu Aspidsus Kejati Sumut, M. Syarifuddin menimpali bahwa dalam waktu dekat kasus tersebut akan disidang.

"Kasusnya masih dalam proses pemberkasan. Insya Allah dalam waktu dekat bisa dilimpah ke pengadilan," sebut Aspidsus. 

Aspidsus menjelaskan hingga saat ini, Kejati Sumut sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp39,5 miliar tersebut berdasarkan audit dari BPKP Provinsi Sumut. 

"Sementara baru 5. Belum ada tersangka lainnya," ungkap Aspidsus. 

Sebelumnya Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan dalam keterangan persnya mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya (KYG) oleh PT. BTN Cabang Medan selaku kreditur kepada PT. Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) pada tahun 2014, diduga adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan audit dari BPKP Provinsi Sumut sebesar Rp 39,5 miliar. 

"Bahwa debitur mengajukan permohonan kredit ke BTN Medan untuk pembangunan perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 unit. Nilai plafon kredit yang diajukan tersangka CS untuk Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya sebesar Rp 39,5 Miliar disetujui dengan agunan 93 SHGB atas nama PT. ACR," jelas Yos. 

Saat ini, kata Yos, kredit PT. KAYA sebesar Rp39,5 Miliar tersebut berada dalam status macet yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Ditemukan fakta perbuatan melawan hukum, yaitu pemberian kredit KMK kepada PT. KAYA tidak sesuai SOP, penggunaan kredit KMK oleh PT. KAYA tidak sesuai prosedur dan pencairan kredit tidak sesuai dengan perjanjian kredit. 

Adapun 4 tersangka dari Bank BTN Cabang Medan tersebut (FS, AF, RDPA dan AN) diduga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menyetujui permohonan kredit tersangka CS selaku Direktur PT. KAYA tidak sesuai dengan SOP dan perjanjian kredit.

"Atas perbuatannya, 5 tersangka melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana," terangnya. 

Sementara, dilansir dari media online forumkeadilansumut.com, pada pemberitaan tanggal 17 mei 2022 disebutkan, Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan tengah menyusun dakwaan terhadap Elviera, oknum notaris/PPAT terkait dugaan korupsi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan. Tim JPU segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Medan untuk segera disidangkan.

JPU Kejari Medan menyusun dakwaan secara cermat setelah menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka Elviera dari Penyidik Pidsus Kejati Sumut pada 27 April 2022 lalu. “Saat ini tim tengah membuatkan dakwaan dan segera melimpahkan berkas dakwaan tersangka ke Pengadilan Tipikor di PN Medan,” ucap Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah SH MH melalui Kasi Pidsus Kejari Medan, Agus Kelana Putra SH MH, Selasa (17/5/2022).

Guna memudahkan proses pengusutan perkaranya maka tersangka Elviera dititipkan di Rutan Perempuan Klas II A Tanjunggusta Medan.

Dikatakan Agus bahwa penyidik Kejatisu menetapkan Elviera terkait posisinya selaku notaris dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pemberian dan pelaksanaan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) oleh PT BTN Kantor Cabang Medan selaku Kreditur kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi yang telah merugikan negara sebesar Rp39,5 Milyar.

Sebelum dalam perkara ini, Kasi Penkum Kejatisu, Yos A Tarigan menyebutkan penyidik Pidsus Kejatisu telah menetapkan 5 tersangka yakni CS (Direktur PT KAYA) selaku pihak penerima kredit, serta dari pihak Bank (BTN) yaitu FS selaku Pimcab BTN (tahun 2013-2016), AF selaku Wakil Pimcab Komersial (tahun 2012-2014), RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial (tahun 2013-2016) dan AN selaku Analis Komersial (tahun 2012-2015).

Dari kelima tersangka hanya, CS yang ditahan dalam perkara lain. Sedangkan keempat tersangka belum dilakukan penahanan.

Penyidik juga sudah memanggil dan memeriksa para tersangka, meskipun seusai pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, sebagaimana perlakuan terhadap tersangka dalam kasus korupsi lainnya.

“Penyidik menilai ke 5 tersangka itu koperatif, serta tidak dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, sehingga sampai saat ini tidak dilakukan penahanan,” kata Yos.(Red)

Share:
Komentar

Berita Terkini