Walikota Gunungsitoli Sampaikan Penjelasan Umum 3 Ranperda

Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Walikota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Ir. Lakhomizaro Zebua, menyampaikan tiga penjelasan umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dihadapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Adapun ke tiga Ranperda tersebut diantaranya, Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Ranperda Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, serta dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Penyampaian penjelasan umum itu berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Jalan Gomo, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Jumat (8/4/222).

Kepada wartawan, Walikota mengatakan penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap penguatan modal koperasi dan usaha mikro.

“Selama ini pengelolaan dana bergulir berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017. Setelah adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat dengan di iringi perkembangan perekonomian maka pengelolaannya harus memperhatikan kesulitan yang dihadapi pelaku usaha mikro dan koperasi", ujar Walikota.

Sedangkan penyusunan Ranperda Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, merupakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah dan ketentuan pasal 189 ayat (1) huruf B UU Nomor 1 Tahun 2022.

“Pencabutan Perda dimaksud sebagai bentuk harmonisasi hukum dalam rangka mengakomodir kekosongan hukum dengan memberikan kepastian hukum terhadap kemudahan berusaha di wilayah Kota Gunungsitoli", kata Walikota.

Sedangkan penyusunan Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2018 merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015. Dimana pasal 33 huruf G dan pasal 50 huruf C UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa.

“Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 atas perubahan kedua Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana diubah Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015", tandas Walikota. (ds/Ris)

Share:
Komentar

Berita Terkini