Pemkab Humbahas Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut

Editor: dailysatu author photo

Teks foto: Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor (kanan) saat menerima hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 di auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara di Medan, Kamis (21/4/2022).

dailysatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan penilaian pemeriksaan tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang ke enam (6) kalinya secara berturut-turut. 

Hal itu umumkan saat menerima hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 di auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara di Medan, Kamis (21/4/2022). 

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain panjaitan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Humbahas atas ketepatannya menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22  Februari 2022 yang lalu. 

"Seharusnya, batas terakhir tanggal 30 Maret, tetapi pemerintah Humbang Hasundutan dapat menyampaikan Laporannya tanggal 22 Februari yang lalu," ucapnya. 

Eydu juga menyampaikan selamat kepada Pemerintah Humbahas atas prestasinya mendapatkan opini WTP 6 kali berturut-turut. 

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol yang turut hadir pada acara itu juga menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap LKPD Humbahas tahun anggaran 2021. 

Ramses juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Humbahas, dimana kembali menerima opini WTP atas LKPD 2021. 

Lebih lanjut, Ramses mengharapkan agar Pemerintah Humbahas tetap dapat mempertahankan keberhasilan itu untuk tahun-tahun berikutnya. 

Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, telah menyerahkan Laporan keuangan tahun anggaran 2021 kepada BPK RI pada tanggal 22 Februari lalu. "Hal ini didasarkan pada UU No 15 Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2006," jelasnya. 

Pada kesempatan itu, Dosmar mengucapkan terimakasih kepada Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dan seluruh tim yang terlibat pada proses pemeriksaan LKPD Humbang Hasundutan tahun 2021.

"Harapan kita hasil pemeriksaan LKPD Humbang Hasundutan tahun 2021 menjadi langkah selanjutnya untuk kemajuan Humbang Hasundutan kedepan. Memang masih ada kekurangan kita, tetapi kita sangat serius memperbaikinya untuk kesejahteraan masyarakat Humbang Hasundutan," pungkasnya. (Carlos)

Share:
Komentar

Berita Terkini