Hakim Perintahkan Jaksa Untuk Hadirkan Bupati Ke Persidangan

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com- Sidang lanjutan terdakwa Maruli Tua Lumbanraja, S.Sn kembali digelar di ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/4/2022).


Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 9 saksi kepala Desa yang berada di Kabupaten Samosir. 


Nah setelah mendengar keterangan dari para saksi, Majelis Hakim dengan tegas memerintahkan JPU untuk menghadirkan Bupati ke persidangan.


"Jaksa hadirkan nanti Bupati nya ya," ucap Ketua Majelis Hakim As'ad Lubis.


Mendengar ungkapan Majelis Hakim tersebut, JPU langsung menanggapi dan meminta kepada Majelis Hakim agar mengeluarkan surat penetapan. 


Permintaan JPU tersebut langsung dikabulkan oleh Majelis Hakim.


Sementara terdakwa yang ditanya oleh Majelis Hakim terkait keterangan dari saksi menyatakan membantah sebagian keterangan saksi. 


Diluar sidang penasehat hukum terdakwa yakni Wili Erlangga SH dari Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap dan Rekan menyebutkan, pihaknya sangat mengapresiasi Majelis Hakim yang melakukan pemanggilan terhadap Bupati Samosir dalam perkara tersebut.


"Kita sangat apresiasi terhadap Majelis Hakim yang melakukan pemanggilan Bupati Samosir untuk hadir sebagai saksi di perkara tipikor ini, agar perkara ini dapat menjadi terang. Pasalnya dalam persidangan disebutkan para Kepala Desa sudah mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditemukan oleh Inspektorat atas dasar surat dari Bupati, ini surat Bupati mana? kenapa para Kepala Desa tidak meminta kepada Klien kami selaku Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, hingga sampai saat ini juga Klien kami tidak pernah dimintakan pengembalian kerugian oleh inspektorat maupun dari para Kepala Desa. Hal tersebut sebenarnya membuktikan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi ini," kata Wili Erlangga.


Selain itu, Wili juga menegaskan terkait kegiatan pengadaan tersebut, kliennya tidak seharusnya dijadikan terdakwa. Sebab menurutnya 127 Kepala Desa yang menganggarkan sistem informasi kependudukan tersebut tidak dijadikan Tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Samosir


"Lagipula, Terkait kegiatan pengadaan tersebut, tidak seharusnya Klien kami dijadikan terdakwa dalam perkara tipikor ini, dikarenakan 127 Kepala Desa yang menganggarkan sistem informasi kependudukan tersebut tidak dijadikan Tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Samosir. Mereka seharusnya dijadikan tersangka, karena kesalahan mereka yang tidak patuh pada peraturan bupati dengan tidak memberikan RAB dan spesifikasi teknis pengadaan kepada Klien kami tersebut sekarang Klien kami harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Kepala Desa. Klien kami tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan kerugian negara, sebab apa yang dilakukan oleh Klien kami telah sesuai dengan pesanan yang dimintakan oleh 127 Kepala Desa," tegasnya. 


Sebelumnya mengutip dakwaan JPU, bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Netpackage sekira bulan Juni 2016 s/d Desember 2016, bertempat di Kantor Camat Pangururan, Simanindo, Onan Runggu, Sitiotio, Palipi, Harian, Nainggolan, Ronggur Nihuta dan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir secara melawan hukum telah menerima uang sebesar Rp. 1.905.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).


Dari 127 desa di Kabupaten Samosir dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 15 juta per desa yang diperuntukkan kegiatan pengadaan sistem informasi kependudukan tahun 2016 berupa laptop yang telah terinstall aplikasi sistem informasi kependudukan, printer dan modem. 


Akan tetapi aplikasi sistem informasi kependudukan dari CV. Netpackage tidak berfungsi dan tidak dapat terkoneksi secara online sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa atau suatu korporasi yaitu CV. Netpackage sebesar Rp. 640.181.189,- (Enam ratus empat puluh juta seratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).  


Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebesar Rp. 640.181.189,- (Enam ratus empat puluh juta seratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah), berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor :SR-41/PW02/5.1/2021 tanggal 27 September 2021 atau setidak-tidaknya sejumlah itu. 


Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangR.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(ds/sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini