GNPK RI Sumut : Tak Bisa Selesaikan Kasus PETI, Kapolda Sebaiknya Mundur

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) wilayah Sumatera Utara meminta Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak untuk mundur jika tak mampu menyelesaikan kasus tambang emas tanpa izin yang sudah P21 dan menunggu pelimpahan tahap II, dengan tersangka AAN.

 Hal ini disampaikan oleh pengacara GNPK RI Sumut, Fendi Luaha, SH kepada wartawan, Sabtu 23 April 2022.

"Sebaiknya jika memang Kapolda tak mampu lebih baik mundur. Sikap tegas Kapolda dinilai dari kemajuan kasus ini. Ada apa sebenarnya, mengapa kasus ini terkesan dibiarkan?,"jelas Fendi. 

Fendi juga mengatakan, jangka waktu P21 dalam kasus yang menjerat AAN ini sudah hampir habis. Jika AAN tidak dilimpahkan juga ke tahap II maka AAN bisa bebas. Dan jika ini terjadi, menurut Fendi, jelas ada aroma permainan di Ditreskrimsus Polda Sumut. 

"Dalam undang-undang ada aturannya, dan jangka waktu yang diatur. Ini sudah mau habis. Jika belum dilimpahkan ke tahap II jelas ada permainan antara tersangka dengan penyidik. Ini akan menjadi catatan buruk bagi Kapolda Sumut," ungkap Fendi. 

Sebelumnya, pengamat hukum sekaligus Kriminolog dari Universitas Panca Budi, Rediyanto Sidi Jambak juga menilai kinerja Polda Sumut menjadi taruhan dalam penyelesaian kasus tambang emas ilegal di Madina. Menurut Rediyanto, sudah tidak ada alasan bagi Polda untuk menunda-nunda pelimpahan tahap II tersangka AAN ke Kejaksaan. 

"Tersangka ini seperti mempermainkan pihak Polda Sumut. Beralasan sakit dan dirawat. Ternyata hanya sakit gatal-gatal yang tidak begitu parah. Penyidik tidak boleh tinggal diam, harus benar-benar kroscek kebenaran tersangka," jelas Rediyanto. (Reza)

Share:
Komentar

Berita Terkini