Ada Dugaan 'Kepentingan' Sekda Rohul dibalik Pelantikan Eselon III dan IV

Editor: romi syah author photo

 


dailysatu.com-Gelombang pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) jelang Idul Fitri 1443 Hijriyah menimbulkan 'riak-riak' dan kegelisahan di kalangan Aparatur Sipil Negeri (ASN) di negeri seribu suluk.


Pasalnya, mutasi massal secara bergelombang yang dilakukan Bupati terhadap 103 pejabat eselon III dan IV tersebut dinilai sarat kepentingan dan terkesan 'menakut-nakuti' ASN.


Bahkan, secara tegas melalui cuitannya di akun facebook miliknya Aktivis Rohul, Hardizon Said Econ di status media sosial pribadinya menuliskan  " Sekda rasa bupati, tugas Sekda adalah meringankan tugas bupati bukan menambah masalah," tulisnya seperti yang dikutip dilaman facebooknya, Jumat 29 April 2022.


Kepada sejumlah wartawan, Econ begitu sapaan akrabnya menyebut adanya indikasi bahwa pelantikan pejabat eselon III dan IV kemarin dinilai sarat dengan kepentingan pribadi Sekda Rohul Muhammad Zaki.


Sebab, berdasarkan keterangan dari beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelantikan pejabat eselon III dan IV tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada para OPD, seharusnya dikomunikasikan dgn OPD karena yang lebih tahu kebutuhan pegawai tsb adalah kepala OPD ( organisasi perangkat daerah) masing masing.


Parahnya lagi ada pejabat pemegang esselon III dan IV yang sudah mengabdi puluhan tahun tanpa kesalahan justru dinonjobkan alias tidak mendapat jabatan. Para pejabat yang dimutasi tanpa jabatan itu selama ini sudah mengabdi tanpa cacat dan juga tanpa ada kesalahan.


"Kan yang tahu kebutuhan untuk pejabat eselon III dan IV itu kepala OPD. Namun, sangat disayangkan justru tidak ada dikomunikasikan kepada OPD yang bersangkutan, berarti ada komunikasi tersumbat antara Sekda dan para OPD, sangat disesalkan bahkan pejabat yg dilantik meninggalkan posisi kosong di OPD asalnya, kekosongan jabatan ini akan menganggu kinerja OPD tersebut” ungkapnya.


Buruknya komunikasi dan koordinasi itu, katanya, dikhawatirkan akan menjadi faktor penghambat roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Rohul ini.


Harusnya, kata Econ, sebagai Sekda yang notabene jabatan karir tertinggi di lingkungan ASN Pemkab Rohul apalagi baru menjabat, Zaki harusnya mampu merangkul dan bisa mengharmonisasi seluruh ASN di Rohul ini.


"Bahkan, sejak jadi Sekda definitif justru tersiar kabar bahwa ada 'gap-gap' atau kelompok-kelompok di lingkungan pejabat di lingkungan pemkab Rohul. Jika ini terus dibiarkan oleh Bupati Rohul dikhawatirkan akan hambat kinerja Bupati dan Wakil Bupati," untuk membangun Kabupaten Rokan Hulu,tegasnya.


Seharusnya, kata Econ lagi, Sekda dalam menjalankan tugas tidak boleh bersifat Premodialisme , dalam menjalankan tugasnya seorang pemimpin harus bertindak   secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan 


" Kami meminta Bupati untuk menegur Sekda sekaligus membimbing dalam menjalankan tugasnya secara  profesional, dalam bekerja jangan berjalan sendiri-sendiri dalam mengambil keputusan/kebijakan," tutupnya. 


Sekda Rohul Muhammad Zaki saat dikomfirmasi wartawan enggan menjawab pertanyaan yang dilayangkan wartawan kepadanya.(tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini