Warga Protes, Kafe Buka 24 Jam

Editor: dicky irawan author photo


Dailysatu.com- Warga Jalan Ambai, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung mengadu ke DPRD Kota Medan. Warga keberatan atas keberadaan kafe di wilayah itu, karena beroperasi seharian penuh atau selama 24 jam.

Keberatan warga itu direspon Komisi III DPRD Kota Medan dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan, kelurahan dan pihak pemilik kafe, Senin (21/3/2022).

Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, M. Afri Rizky Lubis, yang memimpin rapat mengaku kecewa, karena RDP tidak di hadiri Dinas Pariwisata dan pemilik kafe. “Dinas Pariwisata dan pemilik Kafe tidak menghargai kita. Di undang tapi tidak datang tanpa ada alasan apapun,” ungkap Rizki.

Salah seorang warga, Farid Wajdi, mengatakan warga di buat resah dalam setahun belakangan ini dengan berdirinya Pos Ambai Coffee. “Keberadaan kafe telah berdampak negatif, baik secara sosial, lingkungan dan kenyamanan bagi warga sekitar,” kata Farid.

Farid menjelaskan, warga terdampak langsung tidak pernah dimintai dan/atau memberi persetujuan dalam proses pendirian kafe, baik dari instansi pemerintah setempat maupun pemilik kafe. “Sampai saat ini, warga tidak tahu dengan pasti ada atau tidak izin usaha kafe itu,” katanya.

‌Dalam prakteknya, sebut Farid, kafe tersebut telah beroperasi secara penuh waktu 24 jam. “Kami terganggu, karena kafe telah menghasilkan suara bising seperti pasar malam, suara teriakan, tawa-canda atau ungkapan kotor lainnya dari perempuan dan laki-laki,” ujar Komisioner Komisi Yudisial itu.

‌Parahnya lagi, sambung Farid, suara itu tetap berlangsung meskipun beriringan dengan pelaksanaan waktu shalat, bahkan pada waktu pelaksanaan khutbah sholat Jumat. “Karena lokasi kafe dengan masjid terdekat lebih kurang 250 meter,” katanya.

Senada dengan itu Ketua BKM Ikhwania, dr Taufik, menyampaikan pihaknya sering menerima keluhan para jemaah dengan keberadaan kafe itu. Bahkan, ada jamaah yang rencananya pindah rumah agar bisa jauh dari kafe.


“Kalau sudah ada jamaah yang pindah, artinya jamaah masjid ini akan berkurang. Warga yang memang ingin istirahat dan hidup tenang sangat terganggu dengan kebisingan kafe itu,” katanya.


Sementara, Diurna Wantana, mengaku pernah menggrebek langsung kafe itu setelah seminggu dibuka. “Tapi pengelola kafe menolak dengan komplainnya dengan menyuruh silahkan warga lapor ke Lurah dan Kepling,” katanya.

Penasehat Hukum Warga, Eka Putra Jakran, mengatakan pihaknya akan menerima solusi secara kekeluargaan dengan pemilik kafe. “Jangan sampai 10 tahun ke depan banyak warga yang stroke, karena setiap hari dengar kebisingan kafe. Kalau tidak ada solusi, kami akam gugat semua, baik dari pemilik kafe, dinas dan pihak kelurahan serta kecamatan,” tegasnya.  

Menanggapi persoalan itu anggota Komisi III, Hendri Duin, mengatakan keberadaan usaha di suatu tempat sangat penting untuk kemajuan perekonomian, namun terpenting komunikasi antara pengusaha dengan warga harus terjalin dengan baik.

“Pihak kecamatan dan kelurahan harus proaktif jika ada keluhan warga ini. Komunikasikan agar bisa di selesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” katanya.

Setelah mendengar berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan, Komisi III merekomendasikan akan segera turun ke lapangan memberi peringatan ke pemilik kafe atas keberadaannya yang meresahkan warga sekitar. (DS/ dik)

Share:
Komentar

Berita Terkini