Tersangka Pengeroyokan Wartawan di Madina Bisa Dikenakan Sanksi UU Pers

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com- Tersangka pengeroyokan wartawan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dapat dikenakan sanksi Undang-Undang (UU) Pers karena terkait dengan pemberitaan.


Ahli Pers dari Dewan Pers, Nurhalim Tanjung mengatakan, selain pasal penganiayaan di KUHPidana, Pasal 4 dan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers juga bisa diterapkan untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku.


"Di pasal 4 sudah jelas dikatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin, selain terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran. Pelanggaran terhadap Pasal 4 bisa dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 18," katanya, kepadanya via Whatsapp, Jumat (18/3). 


Kasus pengeroyokan dan penganiayaan wartawan di Madina ini karena korban menolak permintaan para tersangka untuk menghentikan pemberitaan tambang emas ilegal. 

Kasus ini sebelumnya telah mengendap setahun lebih di Polda Sumut dan Polda Sumut telah menetapkan AAN sebagai tersangka. Para pelaku yang diduga merupakan orang suruhan itu tidak ingin kasus AAN terungkap kembali.


Sebagai ahli pers Dewan Pers, Nurhalim meminta kepolisian segera menuntaskan kasus ini dan juga setiap kasus penganiayaan terhadap wartawan yang bekerja secara profesional dengan memberikan sanksi yang maksimal. (Reza)

Share:
Komentar

Berita Terkini