Proyek 16 Paket Pekerjaan Rp.593 Juta Lebih di Dinas PUPR Deli Serdang Disoal

Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Adanya kekurangan volume serta penurunan kualitas fisik pada 16 Paket pekerjaan peningkatan jalan dan pembangunan jalan, sebesar Rp.593.428.799,27, di 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deli Serdang, saat ini menjadi sorotan publik.

Seperti disampaikan elemen masyarakat  DPD Aliansi Mahasiswa & Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Deli serdang dalam orasi yang disampaikan ketika melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejari Lubuk Pakam, Jumat (25/03/22), massa menduga adanya dugaan praktik korupsi di Dinas PUPR Deli Serdang terkait 16 Paket pekerjaan peningkatan jalan dan pembangunan jalan, sebesar Rp.593.428.799,27.

"Kami menduga adanya “aroma” praktik korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan nomor: 86/LHP/XVIII.MDN/12/2020, tertanggal 23 Desember 2020, menemukan bahwa pada TA 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang (PUPR) memproleah alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp. 298.389.910.668,00 dengan realisasi sebesar Rp.132.863.472.379,00 atau 44,53% (s.d 30 November 2020) dari anggaran dan realisasi tersebut, diantaranya merupakan anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.283.572.025.668,00 dengan realisasi sebesar Rp.119.224.551.379,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas 

dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya, pemeriksaan fisik serta pengujian laboratorium, diketahui terdapat kekurangan volume serta penurunan kualitas fisik pada 16 paket pekerjaan peningkatan jalan dan pembangunan jalan sebesar Rp.593.428.799,27 di Dinas PUPR Deli Serdang," ungkap Koordinator aksi Batas Kaliropan Padang dalam orasinya didepan Kantor Kejari Lubuk Pakam.

Berdasarkan temuan tersebut ungkap massa, maka patut diduga telah terjadi praktik KKN di Dinas PUPR Deli Serdang, yang dikhawatirkan menyebabkan kerugian keuangan Negara.

"Untuk itu, kami mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Deli Serdang agar segera memproses secara hukum, temuan BPK RI tersebut. Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Deli Serdang agar segera memanggil danmemeriksa kepala Dinas PUPR Deli Serdang terkait dugaan korupsi yang kami sebutkan," pinta massa.

Kemudian massa juga mendesak Bupati Deli Serdang agar segera mencopot kepala Dinas PUPR Deli Serdang, serta meminta DPRD Deli Serdang agar segera membentuk pansus terhadap adanya dugaan korupsi di Dinas PUPR Deli Serdang.

Selain menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Kejari Lubuk Pakam, massa juga melakukan aksi yang sama didepan kantor Bupati dan DPRD Deli Serdang.(ds/lilik)

Share:
Komentar

Berita Terkini