Perda 5/2015 Wajibkan Pemko Medan Sisihkan 10 Persen PAD Untuk Warga Miskin

Editor: dicky irawan author photo


Dailysatu.com- Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkewajiban mengeluarkan minimal 10 persen dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperuntukkan kepada warga miskin Kota Medan.

Hal itu dijelaskan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga saat penyelenggaraan sosialisasi produk hukum daerah Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada kegiatan peningkatan kapasitas DPRD- sub kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan di Jalan HM Jhoni, Medan Denai, Minggu (20/3/2022).

"Contoh, jika PAD Medan itu sekitar 1 trilyunan, berarti, 10 persennya sekitar 100 milyaran bisa dimanfaatkan untuk warga miskin di Medan," papar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga saat menggelar Sosialisasi

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Perda Nomor 5 Tahun 2015 yang menyebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 persen dari hasil PAD.

Ihwan Ritonga pun meminta kepada Pemko Medan untuk memaksimalkan penerapan Perda Penanggulangan Kemiskinan itu.

“Angka kemiskinan di Kota Medan tidak berkurang drastis. Makanya, penerapan Perda Penanggulangan Bencana harus dimaksimalkan,” paparnya.

Dia menambahkan berdasarkan Bab 3 Pasal 5 Perda Penanggulangan Kemiskinan itu dijelaskan tentang identifikasi atau klasifikasi penduduk miskin. 

Selain itu, dalam Perda ini juga diatur tentang hak atas kebutuhan pangan, hak pelayanan kesehatan, hak pendidikan, hak modal usaha, hak atas perumahan, hak air bersih dan sanitasi, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan hak keamanan.

"Jadi, ada banyak manfaat dari Perda Penanggulangan Kemiskinan ini. Semoga, dengan adanya Perda ini, maka masalah kemiskinan sedikit demi sedikit bisa diatasi," ujarnya. (DS/ dik)

Share:
Komentar

Berita Terkini