Pemanggilan Tersangka Ditunda, GNPK RI : Poldasu Diduga 'Main Mata' untuk Endapkan Kasus PETI di Madina

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-  Ketua Umum Ormas Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) H.M Basri Budi Utomo AS.SE.SIP menanggapi dikembalikannya berkas perkara tahap I kasus dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kepada wartawan , Sabtu 12 Maret 2022 mengatakan disini profesional kinerja penyidik Polda Sumut diuji. 


Mampukah penyidik menyelesaikan kasus yang sudah lama mengendap setahun lebih bisa dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa.


Dikatakannya, kita menginginkan konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) yang ditegaskan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dilaksanakan oleh Penyidik Tipidter Poldasu. Responsibilitas Penyidik dalam hal ini harus memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku dan responsif dalam melaksanakan tugas yang dilakukan.


"Mampukah Penyidik menyelesaikan kasus yang sudah lama mengendap, disinilah diuji tanggung jawabnya. Slogan Presisi Kapolri itu hanya isapan jempol belaka atau apa?", Cetus Basri.



Basri menegaskan, Presisi itu jangan hanya sekedar jargon tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat luas yang menginginkan keadilan. Responsibilitas dan transparansi berkeadilan harus disertai pendekatan pemolisian prediktif. Artinya, ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparansi, bertanggung jawab dan berkeadilan.


Menurut Basri, dengan ditundanya jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka, hal itu membuktikan bahwa tersangka mampu mengatur penyidik. Ia mencurigai, ini ada apa antara tersangka dengan penyidik.

Sepertinya ada perlakuan istimewa, sebut Basri. 


Padahal, kasus ini sudah diendapkan dan ditangguhkan penahan terhadap tersangka setahun lebih. Kenapa masih diberi ruang istimewa, tanda tanya kita terhadap penyidik.


"Sudah ditangguhkan setahun lebih, saat dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan tersangka dikabarkan masih mengulur waktu tanpa alasan yang jelas. Sepertinya penyidik memberikan keistimewaan terhadap tersangka", tandasnya.


Lanjut Basri, mirisnya kasus ini ditindaklanjuti kembali setelah adanya pemberitaan dari media dan orasi yang dilakukan serta surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kapoldasu Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Kita menduga kasus ini sengaja di endapkan.


"Jika tidak ada pemberitaan media dan orasi serta surat tertuju Kapolda Sumut, kita menduga kasus ini akan tetap di endapkan. Ini jelas preseden buruk terhadap citra kepolisian", ujarnya.


Ditegaskannya, seharusnya penyidik berlaku tegas dan dapat membuktikan bahwasanya Polda Sumut selalu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. 


"Seharusnya penyidik bisa menolak penundaan pemeriksaan terhadap tersangka, apalagi penundaannya tanpa alasan yang jelas. Hak prerogatif penyidik itu", tandasnya.


Basri juga mempertanyakan, apakah Polda Sumut masih menunggu adanya korban lain yang mengakibatkan wartawan dianiaya dengan memperlama penyelesaian kasus ini.


"GNPK-RI Pusat meminta Poldasu tidak bermain mata, apalagi memberi keistimewaan terhadap tersangka dalam menyelesaikan kasus tambang ilegal yang sudah sangat meresahkan masyarakat Madina. Saya yakin dan percaya Polda Sumut mampu menyelesaikannya, namun jika tak mampu segera nyatakan dan angkat bendera itu lebih ksatria dibandingkan kasusnya diendapkan", pungkas Basri. (Reza)

Share:
Komentar

Berita Terkini