Urus Sertifikat Dipungut Biaya, BPN Madina Bantah

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-Ada dugaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyalahgunakan program pemerintah dalam menerbitkan sertifikat tanah di Desa Batusondat dan Desa Banjaraur, Kecamatan Batahan.


Pasalnya, masyarakat dipungut biaya Rp1,2 juta per sertifikatnya, sementara ada 300 KK di dua desa itu, diantaranya Desa Batusondat 197 KK dan Desa Banjaraur 103 KK yang bermohon untuk kepengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). 


Namun Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Madina, Harry, ketika dikonfirmasi mengatakan program Prona telah habis dan yang dimohonkan masyarakat adalah sertifikat Redistribusi Tanah (Redis).


"Sertifikat Redis ini macam-macam tidak harus milik negara, lahan pribadi juga bisa," ujar Harry, kepada wartawan via seluler, Senin (7/2).

Sertifikat Prona maupun Redis merupakan program gratis dari pemerintah namun persoalannya diduga ada pungutan sebesar Rp1,2 juta persertifikatnya.


Terkait Redis juga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat sebab lahan yang dimiliki bukan lahan yang dikuasai oleh negara atau status Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya.


"Ini lahan pribadi masyarakat bukan tanah negara yang diberikan kepada masyarakat," ujar Kepala Desa Batusondat, Zulfikar, dalam pembicaraan via seluler.


Zulfikar mengatakan masyarakat hanya bermohon untuk penerbitan sertifikat Prona bukan sertifikat Redis dan yang menjadi soal, akunya, adanya pungutan itu.


Jika dilihat dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, masalah biaya administrasi sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tercantum biaya berdasarkan wilayah. SKB 3 menteri, antara Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 25 Tahun 2017.

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.


Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.


Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.


Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000. (ds/Reza)


Share:
Komentar

Berita Terkini