Sofyan Djalil Turut Dampingi Presiden Jokowi Kunjungan KD Dairi

Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil turut mendampingi kunjungan Presiden Jokowi dalam penyerahan 600 buah sertipikat kepada masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis (3/02/2022) bertempat di Lapangan Sudirman Kodim 0206/Dairi di Sidikalang. 

Sofyan menjelaskan, pembagian sertipikat oleh Presiden adalah bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian rakyat di tengah pandemi Covid-19, karena dengan sertipikat ini, rakyat berkesempatan mendapatkan akses permodalan disamping kepastian hukum tentang tanah mereka.

"Sertipikat yang diserahkan Presiden kepada warga Kabupaten Dairi adalah hasil program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) sebanyak 450 buah, dan redistribusi tanah sebanyak 150 buah, dengan total keseluruhan 600 buah sertipikat," jelas Menteri Sofyan.

Menteri ATR/BPN itu menuturkan target sertipikat tanah untuk tahun 2021 di Kabupaten Dairi terdiri dari PTSL sebanyak 1.678 bidang tanah dan Redistribusi sebanyak 1.500 bidang tanah. 

Untuk tahun 2022, lanjutnya, Kantor ATR/BPN Kabupaten Dairi akan membuat target 5.500 bidang tanah untuk disertipikasi.

"Sampai saat ini, di Kabupaten Dairi jumlah tanah yang sudah terdaftar sebanyak 77.647 bidang dari perkiraan seluruh bidang 105.069 bidang tanah atau sudah mencapai 73,9 persen. Tahun 2020, target PTSL dan Redis 5.500 bidang," jelas Sofyan Djalil.

Untuk diketahui, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) adalah untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.

Dengan Perpres itu Pemerintah akan segera menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai/memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan.

Masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan akan diberikan hak milik, apabila memenuhi kriteria, yaitu 1. Tanah telah dimanfaatkan dengan baik, 2. Bidang tanah bukan merupakan obyek gugatan/sengketa, 3. Adanya pengakuan oleh adat ataupun kepala desa/kelurahan dengan saksi yang dapat dipercaya.

Dalam kesempatan itu Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil didampingi KaKanwil ATR/BPN Sumut, Dadang Suhendi, Kepala ATR/BPN Kabupaten Dairi, Rasmon Sinamo dan Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia.(ds/Hartono)

Share:
Komentar

Berita Terkini