Soal Biaya Urus Sertifikat Tanah, Kepala BPN 'Cuci Tangan'

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com- Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Mandailing Natal (Madina), Anita SH membantah keras adanya dilakukan pemungutan biaya dalam kepengurusan sertifikat tanah masyarakat yang masuk dalam program pemerintah Redistribusi tanah (Redis).


"Untuk pembuatan sertifikat tanah program Redis tidak ada pungutan biaya, itu gratis,ungkap beliau ketika didatangi wartawan untuk konfirmasi langsung dengan Kepala BPN Madina tersebut, Senin (07/02/2022) diruangannya.


Sementara itu kepala Desa Batu sondat, Zulfikar ketika dikonfirmasi Dailysatu, Selasa (08/02/2022) mengenai hal tersebut menjelaskan bahwa memang awalnya mandat dari kantor BPN Madina untuk kepengurusan sertifikat ini datang kepada saya. Akan tetapi saya serahkan mandat itu kepada oknum berinisial A warga Desa Banjar Aur untuk menjalankannya.


Dalam pengakuannya, Kades Batu sondat menuturkan, beliau hanya membantu warganya menandatangi administrasi, mana-mana berkas yang diperlukan buat kepenguruan sertifikat itu.

Dari informasi dan data yang dihimpun Dailysatu, sementara ini ada 300 KK yang melakukan permohonan kepengurusan sertifikat tanah yakni Desa Batu sondat 197 KK dan Desa Banjar aur 103 KK.


Ketika ditanya mengapa mengalihkan mandat kepada oknum berinisial A, beliau menjawab tidak ingin terlibat apabila ada masalah dibelakang hari terkait kepengurusan sertifikat tanah ini.


Salah seorang warga desa Batu Sondat yang juga warga pemohon pembuatan sertifikat ketika  menghubungi wartawan untuk melaporkan hal ini menyatakan bahwa beliau sangat keberatan dengan adanya pemungutan biaya atas pembuatan sertifikat ini sebesar Rp 1,2 juta.


"Saya turut juga melakukan pengurusan sertifikat untuk lahan rumah saya, namun saya tidak mampu untuk memenuhi biaya yang diminta kepada saya sebesar Rp. 1,2 juta rupiah,"terangnya.


Saat ditanya siapa oknum yang melakukan pemungutan, masyarakat yang tak ingin namanya disebutkan ini menjelaskan bahwa Kaur Desa mereka lah yang memintanya. Dan apabila biaya untuk pengurusan sertifikat itu belum di lunasi, maka, sertifikat tak akan diberikan," akunya.


"Kaur desalah yang meminta dana itu. Jika tidak dilunasi maka sertifikat tidak akan selesai," ucap warga tersebut.


Sedangkan Kepala BPN Madina, Anita, SH dalam laporannya saat itu kepada Bupati Madina, HM Jakfar sukhairi Nasution ketika melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat gratis kepada warga Desa Tunas Karya Kecamatan Natal diaula kantor Bupati Madina, Selasa ( 28/12/2021) lalu menyampaikan bahwa tahun 2021 Kabupaten Madina mendapat sebanyak 2.300 sertifikat gratis dan tahun 2022 mendapat sebanyak 5000 sertifikat gratis. (Reza)

Share:
Komentar

Berita Terkini