PB ALAMP AKSI Minta Kejatisu Untuk Ambil Alih Kasus Dugaan korupsi di RSUP Adam Malik

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com-Dugaan korupsi pada pengadaan barang habis pakai Hemodialisis Tahun 2019-2020 di RSUP Adam Malik. Diduga pihak Kejaksaan Negeri Medan telah melakukan penyelidikan namun sampai dengan saat ini belum ada titik terang terkait penyelidikan tersebut. Hal itu dikatakan PB ALAMP AKSI dalam aksinya Senin (31/1/2022) di depan gedung Kejatisu.


"Kami khawatir adanya upaya untuk “memeti eskan” penyelidikan tersebut," ucap koordinator aksi, Faqih Muwahid, SH.


Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa Rumah Sakit adalah tempat untuk memulihkan kesehatan Namun bagaimana mungkin seorang mandapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, apabila disuatu Rumah Sakit diduga terjadi praktik Korupsi.


"Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami dari Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi ( PB ALAMP AKSI) meminta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera mengambil alih dugaan korupsi yang kami maksud di Dirut RSUP Adam Malik. 

Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa Dirut RSUP Adam Malik, PPK dan rekanan terkait dugaan korupsi tersebut di atas," katanya.


Selain itu PB ALAMP AKSI mendesak Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan yang diduga telah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi tersebut di atas.

Apabila Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak mampu mengungkap dugaan korupsi tersebut di atas, maka kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara, agar ada titik terang dalam penegakan hukum terkait dugaan korupsi tersebut.


Tak hanya itu PB ALAMP AKSI juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera mengusut tuntas dugaan hilangnya miko di PT. Perkebunan Sumatera Utara.

Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa Dirut PT. Perkebunan Sumatera Utara beserta Manager Pabrik Kelapa Sawit terkait hilangnya miko sebanyak ±50 ton.


"Polemik tentang adanya dugaan hilangnya minyak kotor (miko) CPO sebanyak ±50 ton di PT. Perkebunan Sumatera Utara, tentunya menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Sumatera Utara. Minyak kotor tersebut diduga hilang dari dua pabrik kelapa sawit, yakni Simpang Gambir Kabupaten Mandailing Natal dan PMKS Laut Tador Kabupaten Batubara. Akibatnya, dikhawatirkan menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,5 miliar," pungkasnya.(ds/rel/sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini