Ombudsman Sumut Pertanyakan Dasar Hukum Pungli di BPN Madina

Editor: romi syah author photo
Kepala Ombudsman RI, Sumut Abyadi Siregar


dailysatu-com- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar mempertanyakan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Mandailing Natal tentang adanya pungutan liar (pungli) bagi masyarakat yang melakukan pengurusan sertifikat tanah. Menurutnya saat ini pengurusan sertifikat atau Penyelesaian Sertifikat Lahan (PTSL) gratis. 


"Apa dasar hukum pungli tersebut. BPN Madina harus mempublikasikan ke ruang-ruang publik terkait dasar hukummya. Jangan meresahkan masyarakat," ucapnya melalui telepon kepada dailysatu.com, Senin (14/2).


Abiadi juga meminta kepada pihak kepolisian agar segera melakukan penyelidikan terkait adanya pungli ini. Dia meminta agar semua pungli-pungli di lembaga pemerintahan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 


"Kami (ombudsman.red) meminta agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan adanya pungli ini. Masyarakat sangat dirugikan dengan adanya pungli," tuturnya. 


Menurutnya, dengan ditemukannya pungli di BPN Madina ini, membuktikan bahwa BPN Madina tidak sinkron dengan intruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil terkait mafia tanah di kantor-kantor BPN di seluruh Indonesia. 


Dia juga menegaskan Ombudsman Sumut siap menindaklanjuti permasalahan yang dialami warga Madina ini. Dia berharap warga Madina segera melapor ke Ombudsman, agar hak-hak publik masyarakat dapat dilindungi oleh Ombudsman.


"Warga yang mengalami pungli, jika melapor ke Ombudsman akan segera kita tindaklanjuti. Kita akan melaporkan ini ke BPN Propinsi Sumatera Utara agar masyarakat di Madina bisa dilindungi hak-hak publiknya," tegasnya.


Adanya pungli di Kantor BPN Madina berdasarkan informasi dari masyarakat di desa Batu Sondat Kecamatan Batahan, Mandailing Natal yang dimintai uang sebesar 1,2juta rupiah untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah. Menurut warga tersebut biaya-biaya itu dikeluarkan untuk pematokan dimintai uang sebesar 100 ribu rupiah, lalu untuk pembelian materai dimintai uang sebesar 100 ribu lagi. Dan terakhir, setelah sertifikat selesai, dimintai uang sebesar 1 juta rupiah. (Reza).

Share:
Komentar

Berita Terkini