Minimalisir Kekisruhan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling, Bayek Sosialisasikan Perda 9 2017

Editor: dicky irawan author photo


Dailysatu.com- Meminimalisir kekisruhan terkait pengangkatan dan pembentukan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan, anggota DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe atau Bayek komitmen mensosialisasikan produk hukum daerah Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Dalam sosialisasi itu, Bayek tidak hanya memaparkan tentang sistem pengangkatan Kepling, namun juga tentang syarat- syarat untuk menjadi Kepling.

"Dimana- dimana, kita lihat selalu saja ribut terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepling. Padahal, jadi Kepling itu tidak mudah. Mulai dari mengurusin orang lahiran sampai orang meninggal," ujar anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Golkar Medan itu dalam penyelenggaraan sosialisasi produk hukum daerah Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, pada kegiatan peningkatan kapasitas DPRD- sub kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan oleh anggota DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe (Bayek) di Jalan Platina I, Medan Deli, Minggu (6/2/2022).

Bayek menjelaskan keberadaan Perda Nomor 9 Tahun 2017 ini sudah dikuatkan dengan adanya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 21 Tahun 2021 yang memaparkan secara komplit terkait pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian Kepling.

"Seperti di pasal 13 ayat 1 Perda ini, menyebutkan bahwa pada lingkungan, diangkat seorang Kepling bukan dipilih. Kepling itu, diangkat oleh camat yang diusulkan oleh lurah dengan memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat," jelasnya.

Jadi, Bayek menambahkan Kepling itu haruslah orang yang benar- benar mumpuni dapat mengayomi masyarakat di lingkungannya.

Dalam Perda itu juga diatur tentang domisili Kepling. Seorang Kepling di kawasan perindustrian boleh tidak berdomisili di lingkungan itu, asalkan masih satu kelurahan.

Lain halnya dengan, yang berada di kawasan permukiman. Kepling itu harus berdomisili di lingkungan terkait.

"Makanya, Kepling itu harus aktif di lingkungannya. Harus aktif dalam segala kegiatan masyarakat," papar Bayek. 

Selain itu, Bayek menambahkan bahwa usia seorang Kepling minimal 23 tahun dan maksimal 55 tahun, serta minimal harus tamatan SMA sederajat.

"Masa bakti jabatan Kepling itu hanya 3 tahun ya dan bisa diangkat untuk periode berikutnya. Jadi jelas ya bu? Kepling itu diangkat bukan dipilih. Jadi jangan ribut lagi terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepling ini," pungkasnya.

Sementara itu, Fery Suhairi selaku Camat Medan Deli mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya Perda tersebut. Sudah selayaknya lah Perda tersebut kerap disosialisasikan.

"Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Kepling itu bukan melalui pemilihan tapi diangkat. Harus ada dukungan dari masyarakat dan mampu mewakili masyarakat. Makanya, Kepling itu harus aktif di lingkungan dan tidak bisa seperti dulu," papar Fery.

Turut hadir dalam acara itu oleh Ketua PK Partai Golkar Medan Labuhan, Mahmud, Sekretaris Faisal, Bendahara Laila Mahmubah Lubis, Wakil Ketua Ridho, Penasehat KPPG Medan Labuhan Amelia Lubis, seluruh Pengurus Pertai Golkar Kelurahan ke Kecamatan Medan Labuhan. (DS/ dik)



Share:
Komentar

Berita Terkini