LSM BARA API Minta Usut Dugaan Penggelembungan Anggaran Jaringan Internet di Diskominfo Rohul

Editor: romi syah author photo
Plt Ketua DPD LSM BARA API Riau, Afifuddin, SH yang akan segera melaporkan dugaan penggelembungan anggaran pengadaan bandwith di Dinas Kominfo Rohul


dailysatu.com- Adanya dugaan 'penggelembungan' anggaran belanja pengadaan jaringan internet (bandwith) di Dinas Komunikasi dan Informatika Rokan Hulu (Rohul) di APBD Rohul tahun 2018 hingga 2020 mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM BARA API Riau. 


Secara tegas, DPD LSM BARA API Riau mendesak kepada Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau untuk mengusut penggelembungan anggaran Pengadaan kapasitas jaringan internet (bandwidth).


"Kita minta Kejati Riau dan Polda Riau untuk mengusut adanya temuan kami terkait penggelembungan anggaran APBD 2018, 2019 dan 2020  di Dinas Kominfo Rohul dengan nama paket Belanja Bandwith Internet Internasional,"kata Plt DPD LSM BARA API Riau, Afifuddin, SH kepada dailysatu.com, Sabtu 12 Februari 2022.


Dikatakan, berdasarkan hasil investigasi LSM BARA API  adanya dugaan penggelembungan anggaran pengadaan jaringan internet di Diskominfo dikarenakan harga satuan pengadaan bandwith dinilai lebih mahal dari harga satuan bandwith yang dijual melalui e-purchasing (e-katalog) sesuai prosedur penyedia melalui tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan elektronik katalog atau e-Purchasing sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.


Berdasarkan data yang kami peroleh,sambungnya,  bahwa harga satuan di belanja bandwith tahun 2020 dengan kapasitas 150Mbps manufaktur Mynet harga satuan Rp.112 juta.


Ditahun, 2019  dengan kapasitas 100Mbps harga satuannya yakni Rp.90 Juta. Sedangkan pada tahun 2018 dengan kapasitas 100Mbps harga satuan Rp.92 juta.


"Jadi sebagai perbandingan sesuai e-katalog yang kita lihat bahwa untuk jaringan domestik fiber optik bandwith dengan kapasitas 150Mbps dengan harga satuan Rp.37 juta lebih.Ini kan jadi tanda tanya.Ada apa? atau apa ada?, "tegas Afif.


Untuk itu, tegas Afif, DPD LSM BARA API Riau secara langsung akan melaporkan dugaan penggelembungan anggaran bandwith di Dinas Kominfo ini ke Kejati Riau dan Polda Riau.


"Ya, dengan data yang kita miliki kita akan laporkan secara langsung ke Kejati dan Polda Riau dugaan penggelembungan anggaran pengadaan jaringan internet di Diskominfo Rohul,"tegasnya.

Sebelumnya, Kadis Kominfo Rohul, Yusmar ketika dikomfirmasi bahwa pihaknya tidak ada intervensi soal siapa perusahaan pemenang untuk pengadaan jaringan internet di Satuan Kerja (Satker)/ e-goverment internet service Rokan Hulu (Rohul).

"Itu kan pihak ULP yang telah menetapkan siapa pemenangnya,"pungkasnya singkat.

Sebelumnya Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rohul, Wikki Yuliandra kepada dailysatu.com, Kamis 10 Februari 2022 mengaku terkejut dengan alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan belanja jasa bandwith internet internasional di Dinas Komunikasi dan Informatika Rohul.


Menurut Wikki, alokasi anggaran yang digelontorkan untuk belanja terkesan mubazir dan dikhawatirkan ada dugaan penggelembungan anggaran pada pelaksanaanya.


"HMI Cabang Rohul 'cium' aroma penggelembungan anggaran untuk belanja bandwith internet internasional itu,"katanya.


Sambil menunjukkan data kepada dailysatu.com, Wikki menyebutkan di tahun 2020, anggaran belanja bandwith itu dengan uraian Mynet Fiber Optik Internasional dedicated 160Mbps dengan kuantitas 9 bulan dan harga satuan Rp.112 juta, dengan total harga Rp.1.153.440.000.


Tahun 2019, Mynet Fiber Optik Internasional dedicated 100Mbps dengan kuantitas 10 bulan dengan harga satuan Rp.90 juta dengan total harga Rp.900.000.000.


Sedangkan di tahun 2018, uraian Mynet Fiber Optik International selama 12 bulan dengan harga satuan Rp 92 juta dengan total sebesar Rp.1.104.000.000.


Namun, lanjutnya, jika berdasarkan E-Purchasing sebagaimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, harga satuan untuk jaringan bandwith 150 Mbps sebesar Rp.37 juta lebih.


"Dari harga e-katalog jelas adanya dugaan penggelembungan harga.Kita berharap dugaan ini bisa jadi perhatian oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Rohul, "harapnya.(ds/tim)


Share:
Komentar

Berita Terkini