Dugaan Pungli di SDN 008 Air Putih Dilaporkan ke Kejati dan Polda Riau

Editor: romi syah author photo



dailysatu.com- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM BARA API, Indragiri Hulu (Inhu) melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) 'berkedok' uang sumbangan komite di SDN 008 Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya (LBJ).


"Ya, kita telah melaporkan dugaan pungli di SDN 008 Air Putih ke Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau.Selain itu kita juga melaporkannya ke Gubernur Riau "kata Ketua DPC LSM BARA API Inhu, Fitri Ayomi kepada dailysatu.com, Jumat 11 Februari 2022.



Disebutkan, adapun materi yang dilaporkan yakni bukti kartu sumbangan iuran untuk uang Komite sebesar Rp.15.000 kepada orangtua/wali murid. 


Selain itu, bukti rekening koran atas nama Komite SDN 008 Air Putih di KUD Usaha Tani Mandiri sebesar Rp.73 juta lebih.


"Bukti bukti itu lah yang kami laporkan ke Kejati Riau, Polda Riau dan Gubernur Riau,"tegasnya.


Menurut Fitri Ayomi, uang iuran komite sukarela sebesar Rp.15.000 di SDN 008 Air Putih diduga sebagai 'kedok' untuk melakukan 'kutipan' kepada para orangtua dan wali murid di sekolah tersebut.


Karena, lanjutnya, kutipan itu jelas merupakan pungutan liar (pungli) karena ada keharusan setiap tanggal 10 setiap bulannya para orangtua/wali murid membayar uang sumbangan itu.


"Kan jelas disebutkan  pemerintah lewat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, mengizinkan komite sekolah untuk melakukan penggalangan dana untuk sejumlah keperluan. Namun, penggalangan dana tersebut bersifat sukarela, berbeda dari pungutan yang sifatnya wajib.Nah.kalo uang sumbangan di SDN 008 Air Putih merupakan kewajiban.Karena setiap tanggal 10 para orangtua/wali murid harus bayar uang itu,"tegasnya.


Ayomi mengutip Pasal 10 ayat 2 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.


“Kalau bantuan itu sifatnya tidak rutin, namanya juga bantuan. Bantuan bisa dari pemerintah, masyarakat. Sumbangan juga sama, tidak ditentukan waktunya, tidak rutin,” ujarnya.

Dia mengatakan bantuan dan sumbangan berbeda dengan pungutan. Pungutan artinya jumlah uang sudah ditentukan termasuk waktu pembayarannya.


Masih kata Ayomi,  permendikbud itu mengatur bahwa komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah.


Berdasarkan permendikbud tersebut, hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana/prasarana, dan pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.


Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 juga menyebut penggunanaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan, dan dilaporkan kepada komite sekolah.(ds/ari)

Share:
Komentar

Berita Terkini