Dianggap Tak Mampu Jalankan Tugas Puluhan Massa LINKKAR Minta Walikota Medan Copot Kadis PU, Wakil Walikota : Segera Kita Tindaklanjuti

Editor: romi syah author photo

dailysatu.com -  Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Lintas kajian kaum gerakan ( LINKKAR ) Sumatera Utara mendatangi kantor walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin, (07/02/22).

Kedatangan sejumlah mahasiswa dan pemuda ini berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, dan meminta kepada Walikota Medan agar mengevaluasi kinerja serta mencopot kepala dinas pekerjaan umum (PU) kota Medan Topan O Ginting, yang mereka anggap tidak mampu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengemban jabatannya sebagai Kadis PU Kota Medan.

Dalam orasinya Ade Pitrian Hasibuan menyampaikan, banyak sekali pekerjaan proyek drainase di Kota Medan yang carut marut penherjaannya.

"Sesuai hasil pemantauan kami di lapangan,  banyak pengerjaan Drainase yang amburadul dan semrawut. Mirisnya, pengerjaan beberapa drainase tersebut seharusnya berdasar kontrak kerja dinas PU dengan pelaksana kerja (kontraktor) sudah harus selesai pada tahun 2021 namun hingga saat ini masih belum selesaikan juga dikerjakan," teriak Ade dalam orasinya.

 Setelah hampir 1 jam berorasi, sejumlah mahasiswa dan pemuda tersebut melakukan aksi penaburan bunga didepan kantor walikota Medan yang menandakan bahwa demokrasi telah mati di kota Medan.

Setelah menunggu beberapa lama, Wakil Walikota Medan Aulia Rahman, akhirnya mendatangi dan menanggapi aksi LINKKAR Sumut.

"Mohon maaf sebelumnya, bapak walikota Medan sedang berada diluar kota, terkait apa yang rekan-rekan sampaikan akan segera kita tindak lanjuti dan mengambil tindakan tegas," kata Aulia.

Wakil walikota Medan juga menyampaikan,  permasalahan pengerjaan proyek drainase disejumlah titik kota Medan yang bermasalah tidak akan dibayar kepada kontraktor yang melaksanakan kegiatan tersebut.

 Dan tahun 2022, untuk sejumlah kontraktor yang tidak mengerjakan pengerjaan proyek dengan baik akan kita blacklist perusahaannya, dan tidak boleh lagi mengikuti kegiatan/proyek yang ada di lingkup kota Medan," ucapnya.

Mendengar jawaban tersebut Rahmad Ahir Harahap selaku ketua LINKKAR Sumut menyampaikan, bahwa walikota Medan juga harus memberikan sanksi tegas kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan pengawas pengerjaan proyek drainase di sejumlah titik di kota Medan.

Setelah berdialog dan saling menyampaikan argument, massa LINKKAR Sumut pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (ds/lilik)

Share:
Komentar

Berita Terkini