Demi Sertifikat, Warga Rela Meminjam Uang, Kepala BPN Bersikeras Bantah

Editor: romi syah author photo


dailysatu.com- Warga Desa Batu sondat Kecamatan Batahan menjelaskan untuk permohonan pengurusan sertifikat Rediatribusi tanah (Redis) yang mereka lakukan mengeluarkan biaya sebesar 1,2 juta rupiah.

Dan apabila uang sebesar 1,2 juta rupiah tersebut tidak diberikan, maka sertifikat tanah redis yang merupakan program pemerintah untuk masyarakat yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 tahun 1961 itu tidak akan diserahkan.


Demikian disampaikan salah seorang warga desa Batu sondat yang juga salah seorang pemohon sertifikat kepada wartawan, Kamis (10/02/2022) melalui telepon seluler.


Warga yang ingin identitasnya dirahasiakan ini juga menceritakan. Pada awal pematokan kita dimintai uang sebesar 100 ribu rupiah, lalu untuk pembelian materai dimintai uang sebesar 100 ribu lagi. Dan terakhir, setelah sertifikat selesai, dimintai uang sebesar 1 juta rupiah,"ceritanya.


Dia juga menyampaikan untuk mengambil sertifikat itu, dia harus mencari pinjaman. Dia sangat ingin mendapatkan sertifikat tanah yang diurusnya. Hal ini karena menurutnya sertifikat tersebut sangat penting baginya.


"Serifikat sudah saya ambil. Walaupun dengan cara meminjam uang. Namun masih ada lagi warga lain yang belum bisa mengambil sertifikatnya, dikarenakan belum mempunyai dana yang cukup,"jelasnya.


Sebelumnya, Kepala BPN Madina, Anita Noveria Lismawaty, SH, MH ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya beberapa waktu lalu, membantah keras bahwasanya dalam pengurusan serta permohonan penertiban sertifikat redis ini ada dipungut biaya.

"Untuk kepengurasan sertifikat redis ini tidak dipungut biaya, gratis,"ujarnya singkat.

informasi dan data yang dihimpun ada 300 KK yang melakukan permohonan kepengurusan sertifikat tanah yakni Desa Batu sondat 197 KK dan Desa Banjar aur 103 KK. (Reza)

Share:
Komentar

Berita Terkini