Anggaran Pengadaan Jaringan Internet di Rohul Diduga 'Digelembungkan'

Editor: romi syah author photo
Ketua Umum HMI Cabang Rohul, Wikki Yuliandra


dailysatu.com- Pengadaan kapasitas jaringan internet (bandwidth) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada tahun 2018 hingga 2020  pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  diduga di mark up atau mengalami penggelembungan anggaran.


Berdasarkan data yang diperoleh dailysatu.com, alokasi pengadaan jaringan internet pada tahun 2018 dialokasikan sebesar, Rp.1,1Miliar lebih, di tahun 2019 senilai Rp.900 juta sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp 1,08 Miliar.


Seperti diketahui Bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second (bps). Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik.


Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rohul, Wikki Yuliandra kepada dailysatu.com, Kamis 10 Februari 2022 mengaku terkejut dengan alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan belanja jasa bandwith internet internasional di Dinas Komunikasi dan Informatika Rohul.


Menurut Wikki, alokasi anggaran yang digelontorkan untuk belanja terkesan mubazir dan dikhawatirkan ada dugaan penggelembungan anggaran pada pelaksanaanya.


"HMI Cabang Rohul 'cium' aroma penggelembungan anggaran untuk belanja bandwith internet internasional itu,"katanya.


Sambil menunjukkan data kepada dailysatu.com, Wikki menyebutkan di tahun 2020, anggaran belanja bandwith itu dengan uraian Mynet Fiber Optik Internasional dedicated 160Mbps dengan kuantitas 9 bulan dan harga satuan Rp.112 juta, dengan total harga Rp.1.153.440.000.


Tahun 2019, Mynet Fiber Optik Internasional dedicated 100Mbps dengan kuantitas 10 bulan dengan harga satuan Rp.90 juta dengan total harga Rp.900.000.000.


Sedangkan di tahun 2018, uraian Mynet Fiber Optik International selama 12 bulan dengan harga satuan Rp 92 juta dengan total sebesar Rp.1.104.000.000.


Namun, lanjutnya, jika berdasarkan E-Purchasing sebagaimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, harga satuan untuk jaringan bandwith 150 Mbps sebesar Rp.37 juta lebih.


"Dari harga e-katalog jelas adanya dugaan penggelembungan harga.Kita berharap dugaan ini bisa jadi perhatian oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Rohul, "harapnya. (ds/ali/tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini