PH Terdakwa Aidil Minta Majelis Hakim Bebaskan Kliennya

Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Penasehat Hukum (PH) terdakwa Aidil Syofyan selaku mantan Kepala Subbagian (Kasubag) Kas dan Pajak bagian Akuntansi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar yakni Dr. Ikhwaluddin Simatupang, SH M.Hum dan Asril Arianto, SH meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kliennya. 

Hal itu diungkapkan Dr. Ikhwaluddin dan Asril Arianto saat membacakan nota pledoi terdakwa Aidil saat di persidangan yang digelar di ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin, (3/1/2022).

"Membebaskan terdakwa Aidil Syofyan, SE dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), membebaskan dari denda Rp 50 juta dengan segala akibat hukumnya. Membebaskan dari uang pengganti 1.283.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Membebaskan atau melepaskan terdakwa Aidil Syofyan, SE dari tahanan seketika pada saat putusan dibacakan. Apabila Hakjm berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," ucap PH terdakwa Aidil dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Sulhanuddin.

Setelah membacakan pledoi, PH juga menunjukkan barang bukti kepada Majelis Hakim berupa rekening koran.

Seusai sidang, Dr. Ikhwaluddin menegaskan dalam tuntutan Jaksa bahwa ada keterangan dari M Yusuf Lubis ternyata tempat jualan itu banyak yang tidak laku.

"Jaksa sendiri dalam tuntutannya menyatakan ada keterangan dari M Yusuf Lubis banyak yang tidak laku sebanyak 124, dan yang laku sebanyak 1.091. Itu paralel dengan pembuktian kita, sehingga uang yang diterima oleh saksi Habsi dan disetorkan ke kas negara itu berimbang. Dan tidak ditemukan kerugian negara atau kerugian daerah dalam kasus ini," jelas Dr. Ikhwaluddin.

Sebelumnya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Aidil Syofyan selama 4 tahun dan 6 bulan. Selain itu, denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Menetapkan terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.283.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika uang yang dinikamti tersebut tidak sanggup membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi maka  ditambah hukumannya selama 2 tahun penjara.

Mengutip dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendri Edison menyebutkan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp1,4 miliar lebih terkait kutipan dana sewa tempat berjualan para pedagang di Pasar Induk Lau Cih  Tuntungan, Kota Medan.

JPU menguraikan, pada 3 Juni 2014 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Medan menyerahkan pengelolaan pasar induk tersebut kepada Pemko  Kota Medan  kemudian dikelola oleh  PD Pasar.

Dikatakannya adapun total keseluruhan tempat berjualan sebanyak 1.213 unit. Dengan rincian,  grosir (720 unit), Sub Grosir I dan II masing-masing (216 unit), sub grosir II (216 unit)), wisata buah (56 unit), ruko (4 unit) serta 1 unit kantin.

Masih dalam dalam dakwaannya, bahwa saat itu, Direksi PD Pasar Kota Medan tertanggal 7 April 2015 kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengatur nilai sewa tempat berjualan.  Untuk sewa grosir (Rp7 juta), grosir sub I dan II (Rp9 juta),  wisata buah (Rp5 juta),  ruko (Rp20 juta) serta kantin (Rp20 juta).

Sedangkan mekanisme pembayaran, seharusnya, pihak penyewa yang menyetorkan uangnya melalui Kantor Pasar Induk Lau Cih Tuntungan. Selanjutnya Kepala Pasar Induk Lau Cih Tuntungan atau Kepala Cabang (Kacab) melakukan penyetoran ke PD Pasar Kota Medan, melalui terdakwa sebagai Kasubag Kas.

Sedangkan penerimaan uang kontribusi sewa tempat berjualan tersebut dibukukan dan disetorkan ke BRI Kantor Cabang  Medan Thamrin, atas nama  PD Pasar Kota Medan.

Namun dalam praktiknya tidak demikian. Sebanyak 10 orang, termasuk terdakwa Aidil Syofyan yang menerima uang sewa dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2017. Yakni Budi Frisyah Putra, selaku Kepala Pasar Induk Tuntungan sejak 26 Agustus 2015 s/d 6 Oktober 2015  (Rp4.772.683.500).

Almarhum Syahrul Saragih (Rp170.430.000), Lelly Amra Siregar, selaku Direktur Administrasi Keuangan  PD Pasar Kota Medan tahun 2012 sampai dengan 2016 (Rp1.684.200.000), Cristian RL Sidabalok, salah seorang Pegawai Harian Lepas (PHL) di Pasar Induk Tuntungan sejak bulan Februari 2015 s/d pertengahan Tahun 2017 (Rp130.500.000). 

Basirudin, yang ketika itu Kaur Pendapatan Cabang II PD Pasar Kota Medan sejak 16 Januari 2013  s.d 21 Juni 2017 (Rp1.621.000.000), Didi Cemerlang, sebagai Kacab II PD Pasar Kota Medan sejak 17 April 2012 s/d tahun 2016 (Rp796.000.000).

Sedangkan, Almarhum T Daniel Bustamam, sebagai  Kaur UmumCababg II PD Pasar Kota Medan (Rp170.500.000), Edi Suranta Sembiring saat itu sebagai Kepala Pasar Induk Tuntungan sejak 06 Oktober 2015 s/d 24 Agustus 2017 (Rp487.000.000) serta  yang dikutip Herdin Ketaren, selaku Kaur Urusan Penertiban (Rp27.900.000).

Berikutnya, uang sewa yang diterima terdakwa dari 9 orang, paling banyak penyewanya atas nama Budi F Putra mencapai Rp9.462.713.500.

Berdasarkan rekening koran Bank BRI Cabang Thamrin periode transaksi Tahun 2015s/d Tahun 2017 dan rekening Koran BTPN Cabang Putri Hijau  periode transaksi tahun 2015, Buku Kas Umum Tahun 2015 s/d 2017, yang disetorkan terdakwa sebesar  hanya Rp 7.865.000.000.

"Sepatutnya, uang sewa tempat berjualan di Pasar Lau Chi Tuntungan sebagai uang masuk bagi PD Pasar Kota Medan sebesar Rp9.348.000.000. Akibat perbuatan Aidil Syofyan keuangan negara dirugikan sebesar Rp1.483.000.000," urai Evi.

Aidil Syofyan dijerat tim JPU dimotori Hendri Sipahutar dengan dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Subsidiair, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih Subsidiair, Pasal 8 jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini