Eks Sekda Tanjungbalai Divonis 1 Tahun dan 4 Bulan Penjara

Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Majelis Hakim yang diketuai Eliwarti dan dua Hakim Anggota yakni Immanuel Tarigan dan Rurita Ningrum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Yusmada Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, selama 1 tahun 4 bulan penjara.

Terdakwa Yusmada dinyatakan bersalah menyuap Wali Kota Tanjungbalai Syahrial sebesar Rp100 juta untuk kepentingan jabatan sebagai Sekda Tanjungbalai. 

Dalam putusan Majelis Hakim terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Mengadili menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Yusmada selama 1 tahun dan 4 bulan penjara," kata ketua Majelis Hakim Eliwarti dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Senin (24/1/2022).

Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa dengan denda sebesar Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan digantikan dengan hukuman 3 bulan kurungan.

Putusan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dari Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut terdakwa Yusmada selama 2 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan subsider 4 bulan kurungan.

Atas putusan dari Majelis Hakim, baik penuntut umum dari KPK maupun penasehat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. 

Seusai sidang penuntut umum dari KPK Ami Nurgianto kepada watawan mengatakan bahwa mereka akan mengajukan kepada pimpinannya terlebihdahulu. 

Sementara Panca Sarjana Putra mengapresiasi putusan Majelis Hakim terhadap kliennya itu. 

"Majelis Hakim memutus berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa uang pemberian lelang jabatan tersebut adalah sebagai ucapan terimakasih tetapi pada suap. Kami juga mengapresiasi Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang sampai saat ini menjunjung tinggi azas azas praduga tak bersalah tersebut. Tidak ada namanya berat sebelah dalam melihat fakta - fakta persidangan," ucap Panca Sarjana.

Selain itu Panca juga mengungkapkan, mengenai justice collaborator (JC) yang diterima Majelis Hakim, pihaknya akan memohon pembebasan bersyarat.

"Pikir-pikir, Kami berkordinasi dengan klien kami dulu. JC kami diterima, maka kedepannya kami akan memohon pembebasan bersyarat. JC itu salahsatu syarat terdakwa untuk mengajukan PB (pembebasan bersyarat)," jelasnya.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini