Dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa Matredy Katakan Kasat dan Kanit Turut Diamankan Saat Di Capital

Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com- Lanjutan sidang terdakwa Aipda Matredy Naibaho yang digelar di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, berlangsung seru. Pasalnya, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Jarihat Simarmata, terdakwa Matredy Naibaho mengatakan bahwa saat di Capital Building, mantan Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Oloan Siahaan dan mantan Kanit I Sat Narkoba Polrestabes Medan, AKP Paul Simamora ikut diamankan oleh personil dari Mabes Polri.

"Kami dibawa dari Capital ke Polrestabes bertujuh yang mulia, Kasat, Kanit juga ikut diamankan. Pada saat itu kami sedang bersama satu mobil habis melaksanakan tugas yang mulia. Setelah di perjalan pulang ke medan, rekan saya Bripka Ricardo ditelpon oleh Kanit untuk merapat ke gedung Capital Building room 701. Kami menyusul rekan kami ke room 701, dan kami melihat Kasat dan Kanit sudah diamankan oleh personil Mabes Polri. Terus kami ditanyakan apa yang kami ketahui tentang tangkap lepas atas nama Imayanti sejumlah Rp 350 juta.

Setelah itu senjata kami disita, handphone kami disita. Lalu kami diboyong ke Polrestabes Medan, dan dibawa kelantai 2 ruangan penyidik. Terus kami disuruh menuliskan apa yang kami ketahui tentang tangkap lepas atas nama Imayanti sebesar Rp 350 juta. Setelah itu kami dibawa lagi, untuk pemeriksaan mobil. Dan di mobil Katim Dudi Efni ditemukan 2 tas, tas saya dan Ricardo, dan dalam tas saya, Sabu, Ganja dan pil happy five. Kalau saya punya, hasil penyelidikan pancing beli di Jermal yang mulia.

Lalu kami serahkan surat perintah tugas kepada Kompol Pradana, namun setelah kami diserahkan ke Polda, surat tugas itu tidak diserahkan Kompol Pradana. Setelah itu kami dibawa ke hotel Aston selama 4 hari. Keesokan harinya kami dengar digeledah di posko kami di Jalan Sei Batang Serangan, disitu diparkirkan mobil kami dan tidak ditemukan apa apa. Lalu mereka melakukan penggeledahan di mobil iptu Toto, namun Iptu Toto tak ikut beserta melihat langsung penggeledahan mobilnya yang mulia.

Sebelumnya dalam persidangan dihari yang sama ahli hukum pidana dari Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi menyebutkan, dalam hal tersebut tidak dapat dikenakan Pasal Pencurian.

"Kalau tak dilaporkan hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, maka hal tersebut dapat dikategorikan penggelapan. Itu kepolisian yang tahu mengenai berapa lama waktu penguasaannya," jelas ahli.

Nah saat JPU bertanya kepada ahli, tampak beberapa kali H.M Rusdi SH, MH didampingi Ronny Perdana Manullang, SH selaku Penasehat Hukum dari dua terdakwa Matredy Naibaho dan Ricardo Siahaan menyatakan keberatan dihadapan Majelis Hakim. 

"Keberatan yang mulia, penggiringan itu yang Mulia," tegas Rusli.

Dalam persidangan tersebut ketua Majelis Hakim juga tampak beberapa kali menegur JPU.

Masih dalam sidang, saat Rusli menanyakan kepada ahli tentang makna surat perdamaian, ahli mengatakan bahwa permasalahan sudah selesai.

Seusai sidang H.M Rusdi SH, MH menjelaskan kepada wartawan, seharusnya kliennya harus dibebaskan. 

"Jelas hari ini semakin terang benderang, sebagaimana dikatakan Ahli, seharusnya memang klien kami dibebaskan. Yang mana dijelaskan Ahli tadi dimana perbedaan pencurian dengan penggelapan, nah klien kami Ricardo Siahaan dan Matredy Naibaho dikenakan pasal pencurian, bahkan ayat 2 lalu dikatakan bersama-sama. Nah sementara dia ada surat resmi dari Negara sebagai aparat kepolisian yang memiliki identitas diri, seperti surat perintah, under coperbuy, penyelidikan, penyidikan sampai dengan penggerebekan dan penangkapan. 

Nah disitu sudah jelas, ketika dia peroleh barang bukti dan barang bukti tersebut memang benar diselewengkan, tapi itu bukan sebagai delik pencurian, sesuai pasal 365. Maka dimentahkan tadi kalau mau dimasukkan ke penggelapan. Ketika di tegaskan kepada Majelis Hakim itu tidak masuk ke 365 KUHP. Maka dengan hormat saya minta putusan kedepannya berharap demi hukum, demi mereka telah mengabdi kepada negara agar dibebaskan.

Kepada Jaksa saya berharap jadikan pengalaman, bahwasanya tidak tepat dalam penerapan Pasal. Saya bantah tadi Pasal 365 tidak tepat, sudah dijelaskan tadi tentang unsur-unsur itu, tentang pencurian ia berawal dari halalnya cara kerjanya. Diperintahkan oleh atasan atas negara Republik Indonesia ketetapannya kepolisian RI. Kemudian dia bertugas, resmi dengan surat. Ketika digrebek, dapat barang bukti kemudian diselewengkan, jadi bukan kena Pasal 365 tentang pencurian dengan pemberatan. Tapi kalaupun mau dibuat pidananya Pasal tentang Penggelapan, tegas itu dikatakan ahli tak terbantahkan.

Makanya dari awal persidangan kami minta dihadirkan Kanit dan Kasat, kenapa?, fakta persidangan tadi klien kami Matredy Naibaho menyatakan masalah tangkap lepas pembayaran Rp 350 juta tersebut. Rp 300 juta dikasikan kepada Kanit, dan yang Rp 50 juta dikasikan kepada pengacara yang berada di Satres Narkoba Medan, dengan tegas dikatakan klien kami tak terbantahkan. Itulah fakta yang sebenarnya, itulah makanya kami berkali-kali meminta agar keduanya dihadirkan, supaya  terbuka mata para penegak hukum ini. Saudara Paul Simamora seharusnya tidak boleh dilepas. Sudah dijelaskan Matredy tadi, dari Capital ke Polresta Medan 7 orang, tapi kenapa yang lengket 5 dan yang dua bebas," terang Rusli, Rabu (5/1/2022) malam.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini