Anggota DPRD simalungun Ajukan Hak Interplasi

Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Sesuai UUNomor 23 Tahum 2014, pasal 159 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD berhak untuk mengajukan hak interpelasi,guna untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan penerintahan daerah yang penting dan strategis serta berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bahwa dalam peyelengaraan pemerintahan daerah oleh Bupati Radiapoh H. Sinaga, S.H sementara ini 17 anggota DPRD Simalungun memutuskan sangat perlu mempertanyakan beberapa hal.

Surat Keputusan saudara Bupati Simalungun No188.45/8125/ 1.1.3/2021 tentang pengangkatan tenaga ahli: a. Bahwa SK Bupati tersebut melanggar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun

2019, khususnya pasal 102 poin (4) yang menyatakan Staff Ahli Gubernur dan Bupati / Walikota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. 

Bahwa jika melihat SK Saudara Bupati, 17 anggota DPRD menilai saudara Bupati menjadikan posisi jabatan staff ahli hanya sebagai membalas jasa terhadap tim sukses Saudara Bupati. 

Bahkan demi balas jasa terserbut, saudara Bupati mampu dan kokoh untuk melanggär perundang undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa saudara bupati kami nilai bukan pemimpin yang arif dan bijaksana, namun pemimpin yang sifatnya pemuas bagi tim sukses yang berjasa kepada saudara, selain itu kami menilai, saudara bupati bukan pemimpin yang profesional namun lebih tepat sebagai pemimpin yang arogan.

Bahwa kebijakan SK Saudara Bupati tersebut telah dibahas dalam Paripurna DPRD yang pada akhirnya memutuskan bahwa saudara Bupati harus mencabut SK tersebut, Namun pada kenyataan hal itu tidak di jalankan sampai sat ini. 

Penolakan DPRD sebagai Legislatif dapat dilihat juga dengan tidak disetujuinya / ditampung oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Simalungun, untuk menampung Gaji dan kebutuhan lainnyayang diperuntukkan untuk staff ahli. 

Dengan tidak dicabut nya SK tersebut sampai sekarang kami menilai, saudara Bupati tidak menghormati Lembaga Legislatif sebagai Mitra Kerja, dalam pemerintahan bahkan cenderung

terlihat sepele terhadap Legislatif, bahwa kami juga perlu mengingatkan saudara Bupati jika DPRD adalah sebagai Perwakilan Rakyat yang saudara pimpin sat ini. 

Harusnya sebagai Mitra Kerja saudara Bupati dapat menerima usulan dan masukkan dari DPRD bukan malah menyepelekannya dan menganggap usulan tersebut sebagai tong kosong yang tak perlu dihiraukan, bahkan kami menilai keberadaan staff ahli yang selalu hadir di paripurna DPRD dan duduk sejajar dengan OPD seakan-akan menunjukkan sebuah sikap perlawanan dan bahkan perang terhadap DPRD.

Tentang pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.

Syaarat untuk menjadi sekretaris daerah sesuai ketentuan perundang undnagan no. 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintahan no. 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana persyaratan salah satu persyaratan menjadi sekretaris daerah telah lulus seleksi terbuka menimal 3 (tiga) orang untuk diserahkan kepada bupati untuk memilih 1 (satu) diantaranya. 

Namun pada kenyataannya, hasil seleksi yang dilakukan hanya menghasilkan 1 orang yang dinyatakan lulus seleksi. Menurut aturan yang berlaku jika hasil seleksi hanya menyatakan

1 (satu) orang yang lulus perundang undangan menyatakan, seleksi tersebut dinyatakan gugur dan dibuka pendaftaran lang kembali. 

Namun pada kenyataannya saudara bupati tetap melakukan pelantikan terhadap hasil seleksi yang salah dan ingin menunjukkan bahwa saudara Bapati merasa kebal dan tidak peduli bahkan terkesan menyepelekan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bahkan yang lebih parahnya lagi pelantikan sekretaris daerah tapa melalui koreksi dari Pemerintah atasan yaitu, Gubernur Sumatera Utara dan Komisi ASN. 

Bahwa akibat dari tindakan bupati tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pemahan bupati terhadap sebagai Pembina ASN terhadap Undang undang yang berlaku.

Untuk itu kami menghimbau saudara bupati untuk lebih memahami dan mendalami perintah perundang-undangan yang berlaku di NKRI ini.(ES)

Share:
Komentar

Berita Terkini